Data yang dilampirkan Veronica Koman/Repro
Sejumlah data tahanan politik dan korban tewas di Papua diserahkan sejumlah aktivis kepada Presiden Joko Widodo yang tengah berkunjung ke Australia.
Hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengacara Hak Asasi Manusia (HAM), Veronica Koman melalui siaran persnya yang juga diunggah di laman Facebooknya. Ia mendesak agar krisis politik dan kemanusiaan di Papua segera dihentikan.
Ia bahkan mendesak pemerintah Australia membahas pelanggaran HAM Papua bersama dengan Presiden Joko Widodo selama pertemuan bilateral minggu ini.
“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," kata Veronica, Senin (10/2).
Tak hanya itu, pihaknya juga menyerahkan data 243 korban sipil yang dinyatakan meninggal baik karena terbunuh melainkan sakit atau kelaparan selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018 silam.
Dalam pernyataannya pula, kekecewaan disampaikan Veronica terhadap pemerintahan Jokowi yang dinilai belum berpihak pada masyarakat di Papua.
Di awal pemerintahan periode pertama, jelas Veronica, Jokowi telah membebaskan lima tahanan politik Papua. Hal itu menjadi angin segar bagi warga Papua.
“Namun pada awal dari periode keduanya saat ini, terdapat 57 orang yang dikenakan makar yang sedang menunggu sidang. Langkah ini hanya akan memperburuk konflik di Papua," sesalnya.
Ia menambahkan, Jokowi juga tak mengindahkan permintaan para pimpinan gereja, akademisi, aktivis, Gubernur hingga Bupati untuk menarik pasukan dari Nduga sejak Desember 2018.
“Sekarang Presiden Jokowi sendiri yang sudah langsung pegang datanya, termasuk nama-nama dari 110 anak-anak dari total 243 sipil yang meninggal. Akankah Presiden tetap tidak mengindahkan permintaan tersebut?†demikian Veronica.
