Berita

Preside Joko Widodo menggunakan sepeda motor saat kunjungan kerja di wilayah perbatasan/Istimewa

Politik

Pernyataan 'Jangan Kufur Nikmat' Bukti Jokowi Sudah Pintar Beretorika

SENIN, 10 FEBRUARI 2020 | 14:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataa Presiden Joko Widodo yang menggunakan istilah kufur nikmat terhadap respons masyarakat terkait pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen menjadi bukti sang presiden sudah mahir beretorika.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada semua pihak bersyukur dan tidak kufur nikmat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ekonomi global yang tidak stabil.

"Ini retorika politik terbaik dari presiden di periode keduanya. Di tengah fakta pelemahan ekonomi Indonesia, presiden berargumentasi tentang dimensi penting psikologis bangsa Indonesia yang religius, yaitu soal arti penting 'bersyukur' yang 'internalized' dengan budaya timur kita," kata Direktur Survei and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/2).


Selain mahir mengambil psikologis masyarakat berdasarkan sisi agama, Presiden Jokowi juga cukup lihai menggunakan istilah bersyukur jika merujuk pada perbandingan pertumbuhan ekonomi negara lain.

"Indonesia dipandang perlu bersyukur jika merujuk pada perbandingan negara-negara G20, di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Dengan kata lain,  pertumbuhan ekonomi Indonesia dikatakan masih lebih bagus," jelasnya.

Namun demikian, jelas Igor, hal itu bukan menjadi alasan seorang presiden untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam membangun perekonomian.

"Dalam konteks bernegara, ungkapan presiden perlu dipertanyakan, apakah layak warga negara bersyukur terhadap kegagalan janji penguasa? Karena rasa bersyukur seyogianya tidak boleh dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan presiden dan kabinetnya," sambungnya.

Pernyataan tersebut juga secara tidak langsung mengungkap kejujuran presiden terhadap pertumbuhan ekonomi yang tak kunjung sesuai target.

"Ungkapan 'jangan kufur nikmat' terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di angka 5% itu sebenarnya bentuk pengakuan jujur dari presiden adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2019," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya