Berita

Preside Joko Widodo menggunakan sepeda motor saat kunjungan kerja di wilayah perbatasan/Istimewa

Politik

Pernyataan 'Jangan Kufur Nikmat' Bukti Jokowi Sudah Pintar Beretorika

SENIN, 10 FEBRUARI 2020 | 14:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataa Presiden Joko Widodo yang menggunakan istilah kufur nikmat terhadap respons masyarakat terkait pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen menjadi bukti sang presiden sudah mahir beretorika.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada semua pihak bersyukur dan tidak kufur nikmat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ekonomi global yang tidak stabil.

"Ini retorika politik terbaik dari presiden di periode keduanya. Di tengah fakta pelemahan ekonomi Indonesia, presiden berargumentasi tentang dimensi penting psikologis bangsa Indonesia yang religius, yaitu soal arti penting 'bersyukur' yang 'internalized' dengan budaya timur kita," kata Direktur Survei and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/2).


Selain mahir mengambil psikologis masyarakat berdasarkan sisi agama, Presiden Jokowi juga cukup lihai menggunakan istilah bersyukur jika merujuk pada perbandingan pertumbuhan ekonomi negara lain.

"Indonesia dipandang perlu bersyukur jika merujuk pada perbandingan negara-negara G20, di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Dengan kata lain,  pertumbuhan ekonomi Indonesia dikatakan masih lebih bagus," jelasnya.

Namun demikian, jelas Igor, hal itu bukan menjadi alasan seorang presiden untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam membangun perekonomian.

"Dalam konteks bernegara, ungkapan presiden perlu dipertanyakan, apakah layak warga negara bersyukur terhadap kegagalan janji penguasa? Karena rasa bersyukur seyogianya tidak boleh dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan presiden dan kabinetnya," sambungnya.

Pernyataan tersebut juga secara tidak langsung mengungkap kejujuran presiden terhadap pertumbuhan ekonomi yang tak kunjung sesuai target.

"Ungkapan 'jangan kufur nikmat' terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di angka 5% itu sebenarnya bentuk pengakuan jujur dari presiden adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2019," tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya