DPP PDIP Instruksikan Hasil Inventarisir Masalah Masuk APBD 2021

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) serta Bimtek Pendalaman Tugas Anggota DPRD Fraksi PDIP se-Jawa Barat di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) sedari 7-9 Februari 2020.

Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Barat, Ono Surono memaparkan, terdapat tiga poin penting yang dihasilkan dari Rakerda yang dihadiri pengurus, kader, serta simpatisan partai. Di antaranya, terkait tata kelola partai, analisis 5 program prioritas bidang kesejahteraan rakyat, serta Pemenangan Pemilu.

“Jadi nanti mereka (pengurus anak cabang, pengurus ranting, dan pengurus anak ranting) melakukan rapat-rapat wajib dan akan menyampaikan terkait kondisi masyarakat berbasis desa, bahkan hingga RW dan RT. Sehingga kita punya gambaran apa yang harus kita lakukan baik pada tingkatan eksekutif-legislatif di kabupaten/kota maupun tingkat provinsi,” terang Ono usai penutupan Rakerda, Minggu (9/2) seperti dikutip dari Kantor BeritaRMOLJabar.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, 5 prioritas bidang kesejateraan rakyat ini, merupakan tindak lanjut dari hasil Kongres, Rakernas dan Workshop 3 pilar yang sebelumnya telah dilakukan. Kemudian rakerda lebih detail menganalisis masalah di daerah.

Pada lima program prioritas kesejahteraan rakyat, seluruh anggota DPRD dari PDIP diberikan Bimtek yang secara khusus dibuat kelas-kelas. Di mana setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi wajib mengisi daftar isian masalah berbasis komisi.

“Ada empat kelas. Dan saat ini kami sudah merekam semua permasalahan yang ada di Jabar. Lima prioritas itu, sandang pangan papan, pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan lingkungan hidup, serta agama budaya dan pariwisata,” jelasnya.

Dibeberkan dia, hasil penginventarisiran masalah dari daftar isian para anggota DPRD kabupaten/kota akan menjadi dasar untuk menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai baik eksekutif, legislatif serta struktural, untuk memasukkan rincian masalah tersebut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau KUA-PPAS untuk direalisasikan pada APBD 2021 mendatang.

“Sampai akhirnya kita pun berjuang bagaimana APBD itu sesuai juga apa yang dihasilkan dari Rakerda ini,” ujarnya.

Ditambahkan Ono, materi lainnya yang merupakan hasil Rakerda DPP PDI-P Jabar, yakni terkait pemenangan Pemilu, terkait dengan hak intelektual, terkait tentang bencana.

“Nah, itu merupakan materi wajib juga sesuai dengan instruksi DPP yang hampir sama dengan materi yang disampaikan saat Rakernas kemarin di Jakarta,” pungkasnya.