Jika Pansus Jiwasraya Tidak Terbentuk, Din Syamsuddin Berani Bilang Ada Yang Ditutupi

Pemerintah dan DPR diminta untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus korupsi skala besar di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Asuransi Jiwasraya, PT ASABRI hingga Taspen.

Desakkan pembentukan panitia khusus (pansus) oleh beberapa anggota DPR RI mesti ditindaklanjuti untuk membuktikan seterang-terangnya kasus yang merugikan uang hingga belasan triliun rupiah itu.

Pembentukan pansus itu, kata Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR benar-benar serius.

"Ini kalau pemerintah dan DPR sungguh-sungguh, (pasti) mendorong ada pansus DPR," ujar Din Syamsuddin di kantornya, Kawasan Pejaten, Jakarta selatan, Jumat (7/2).

Menurut mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu, pembentukan Pansus Jiwasraya, ASABRI hingga Taspen harus dilakukan DPR, agar kasus ini terang benderang seperti centurygate dan hambalanggate yang jumlah kerugian negaranya lebih sedikit.

"Kalau terjadi pembiaran, tidak segera diselesaikan di jalur politik hukum, pansus di DPR, maka saya berani menuduh pemerintah berupaya untuk menutup-nutupi korupsi ini," tegasnya.

"Maka tidak ada jalan lain, buka sebuka-bukanya," imbuh Din Syamsuddin.