Berita

Rizal Ramli (tengah)/RMOL

Politik

Rizal Ramli: Pemerintah Bisa Tutup Defisit BPJS Kesehatan Dengan Turunkan Bunga Utang

JUMAT, 07 FEBRUARI 2020 | 20:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa menutupi defisit BPJS Kesehatan jika bisa mengurangi persentase bunga utang ke Bank Dunia.

Begitu kata ekonom senior, Rizal Ramli menjawab tema diskusi yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

Diskusi bertema "BPJS Bagi Rakyat, Manfaat atau Mudharat?”, turut dihadiri anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar; praktisi kesehatan PADI Medika Indonesia, dr. Andry Pri Handono; dan perwakilan KSPI.

Menurut Rizal, pemerintah bisa memberikan suntikan dana melalui anggaran negara yang terbuang sia-sia hanya untuk membayar bunga hutang.

"Indonesia minjam (uang ke Bank Dunia), bunga utangnya itu 7 persen setahun, negara lain minjam cuman 3 persen setahun, selisihnya 4 persen," ujar Rizal Ramli.

Tingginya persentase bunga utang tersebut yang menjadi penyebab utama beban keuangan negara yakni mencapai Rp 295 triliun.

Sehingga kata Rizal, jika ditambah dengan utang pokoknya sebesar Rp 351 triliun, maka total utang yang harus dibayar Indonesia senilai Rp 646 triliun.

"Bayangkan bayar bunga Rp 295 triliun. Kok bisa negara lain minjam bunganya hanya 3 persen sampai 4 persen?" katanya terheran.

Sehingga, Rizal menyarankan agar pemerintah bisa melakukan negosiasi dengan Bank Dunia untuk menurunkan persentase bunga utang tersebut.

"Nah seandainya kita negosiasi utang kita, dikurangi aja 1,5 persen, selisihnya itu Rp 30 triliun. Buat nutup (defisit) BPJS Kesehatan mah ketutup. Sudah selesai," tegasnya.

Bahkan kata Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur tersebut, jika pemerintah Indonesia mampu bernegosiasi agar bunga utang diturunkan hingga di angka 4 persen. Maka akan menghemat anggaran sekitar Rp 75 triliun.

Anggaran tersebut lah bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

"Bisa buat macam-macam ya. Ini rakyat gak ngerti, bahwa kita dikibulin sama pejabat yang doyan ngutang," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya