Berita

Rizal Ramli (tengah)/RMOL

Politik

Rizal Ramli: Pemerintah Bisa Tutup Defisit BPJS Kesehatan Dengan Turunkan Bunga Utang

JUMAT, 07 FEBRUARI 2020 | 20:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa menutupi defisit BPJS Kesehatan jika bisa mengurangi persentase bunga utang ke Bank Dunia.

Begitu kata ekonom senior, Rizal Ramli menjawab tema diskusi yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

Diskusi bertema "BPJS Bagi Rakyat, Manfaat atau Mudharat?”, turut dihadiri anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar; praktisi kesehatan PADI Medika Indonesia, dr. Andry Pri Handono; dan perwakilan KSPI.


Menurut Rizal, pemerintah bisa memberikan suntikan dana melalui anggaran negara yang terbuang sia-sia hanya untuk membayar bunga hutang.

"Indonesia minjam (uang ke Bank Dunia), bunga utangnya itu 7 persen setahun, negara lain minjam cuman 3 persen setahun, selisihnya 4 persen," ujar Rizal Ramli.

Tingginya persentase bunga utang tersebut yang menjadi penyebab utama beban keuangan negara yakni mencapai Rp 295 triliun.

Sehingga kata Rizal, jika ditambah dengan utang pokoknya sebesar Rp 351 triliun, maka total utang yang harus dibayar Indonesia senilai Rp 646 triliun.

"Bayangkan bayar bunga Rp 295 triliun. Kok bisa negara lain minjam bunganya hanya 3 persen sampai 4 persen?" katanya terheran.

Sehingga, Rizal menyarankan agar pemerintah bisa melakukan negosiasi dengan Bank Dunia untuk menurunkan persentase bunga utang tersebut.

"Nah seandainya kita negosiasi utang kita, dikurangi aja 1,5 persen, selisihnya itu Rp 30 triliun. Buat nutup (defisit) BPJS Kesehatan mah ketutup. Sudah selesai," tegasnya.

Bahkan kata Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur tersebut, jika pemerintah Indonesia mampu bernegosiasi agar bunga utang diturunkan hingga di angka 4 persen. Maka akan menghemat anggaran sekitar Rp 75 triliun.

Anggaran tersebut lah bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

"Bisa buat macam-macam ya. Ini rakyat gak ngerti, bahwa kita dikibulin sama pejabat yang doyan ngutang," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:12

Gibran Ingin Generasi Muda Jadi Perekat Persatuan Bangsa

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:06

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Pastikan Kesiapan SAF dan Operasional B50 di Jawa Timur

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:57

Wall Street Berpesta! Dow Cetak Rekor

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:53

Nasib Nadiem Ditentukan di Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:42

Kekayaan AHY Naik Hampir Enam Kali Lipat, Kini Tembus Rp118,65 Miliar

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:29

STOXX 600 Menguat Tipis, Saham Teknologi dan Energi Topang Bursa Eropa

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:24

Jerman Tumbang, Paraguay Melaju ke Perempat Final Piala Dunia 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:14

Pimpin BEI 2026-2030, Jeffrey Hendrik Targetkan Pasar Modal Indonesia Tembus 10 Besar Dunia

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:02

Dana GCA Diklaim Bisa Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Selasa, 30 Juni 2026 | 06:48

Selengkapnya