Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: BPJS Berantakan Karena Masih Ada Pejabat Bermental Maling

JUMAT, 07 FEBRUARI 2020 | 19:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terlalu banyak mudharat bagi masyarakat dibanding manfaat yang diterima.

Begitu kata ekonom senior, DR. Rizal Ramli menjawab tema diskusi yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/2). Tema diskusi ini adalah "BPJS Bagi Rakyat, Manfaat atau Mudharat?”.

Turud hadir dalam diskusi ini anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar; praktisi kesehatan PADI Medika Indonesia, dr. Andry Pri Handono; dan perwakilan KSPI.


Jika ingin mendatangkan manfaat bagi peserta, kata Rizal Ramli,  BPJS Kesehatan seharusnya mencontoh jaminan sosial di negera lain yang banyak berhasil. Mulai dari tujuan, sistem, organisasi dan kualitas pelayanan yang baik.

"Tapi kalau memang tujuannya mudharat, memang organisasinya asal-asalan, pembiayaannya nggak dipikirkan matang-matang, kualitas pelayanannya rendah," ujar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Banyak hal mudharat yang justru ditimbulkan dari BPJS Kesehatan. Misalnya saja pelayanan kesehatan yang membuat pasien BPJS tak terlayani dengan baik.

"Manajemen begini saja kagak bisa, bagaimana kelola BPJS yang jauh lebih kompleks, termasuk logistik soal peralatan dan obat," tegas Rizal Ramli.

BPJS semakin berantakan karena masih ada pejabat yang bermental korup. Secara teknis, Rizal Ramli mencontohkan tentang pembelian alat kesehatan.

Swasta yang punya puluhan rumah sakit akan membeli alat kesehatan dalam jumlah banyak dan bisa mendapat diskon hingga 40 persen. Artiny, biaya bisa ditekan menjadi lebih rendah.

“Namun maaf, kalau pejabat kita yang beli, pemerintah kita yang beli, bukannya turun harganya, malah harganya 150 sampai 200 persen. Ini karena mentalnya korup gitu loh," jelasnya.

Akibatnya, kata Rizal Ramli, BPJS ataupun pemerintah akan mengeluarkan uang yang sangat besar untuk memenuhi persoalan tersebut yang mengakibatkan defisit.

"Tapi karena mental pejabat kita ini maling, saya mohon maaf saya berbahasa kasar nih ya, bukannya murah, skalanya udah gede malah makin mahal," katanya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya