Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: BPJS Berantakan Karena Masih Ada Pejabat Bermental Maling

JUMAT, 07 FEBRUARI 2020 | 19:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terlalu banyak mudharat bagi masyarakat dibanding manfaat yang diterima.

Begitu kata ekonom senior, DR. Rizal Ramli menjawab tema diskusi yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/2). Tema diskusi ini adalah "BPJS Bagi Rakyat, Manfaat atau Mudharat?”.

Turud hadir dalam diskusi ini anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar; praktisi kesehatan PADI Medika Indonesia, dr. Andry Pri Handono; dan perwakilan KSPI.


Jika ingin mendatangkan manfaat bagi peserta, kata Rizal Ramli,  BPJS Kesehatan seharusnya mencontoh jaminan sosial di negera lain yang banyak berhasil. Mulai dari tujuan, sistem, organisasi dan kualitas pelayanan yang baik.

"Tapi kalau memang tujuannya mudharat, memang organisasinya asal-asalan, pembiayaannya nggak dipikirkan matang-matang, kualitas pelayanannya rendah," ujar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Banyak hal mudharat yang justru ditimbulkan dari BPJS Kesehatan. Misalnya saja pelayanan kesehatan yang membuat pasien BPJS tak terlayani dengan baik.

"Manajemen begini saja kagak bisa, bagaimana kelola BPJS yang jauh lebih kompleks, termasuk logistik soal peralatan dan obat," tegas Rizal Ramli.

BPJS semakin berantakan karena masih ada pejabat yang bermental korup. Secara teknis, Rizal Ramli mencontohkan tentang pembelian alat kesehatan.

Swasta yang punya puluhan rumah sakit akan membeli alat kesehatan dalam jumlah banyak dan bisa mendapat diskon hingga 40 persen. Artiny, biaya bisa ditekan menjadi lebih rendah.

“Namun maaf, kalau pejabat kita yang beli, pemerintah kita yang beli, bukannya turun harganya, malah harganya 150 sampai 200 persen. Ini karena mentalnya korup gitu loh," jelasnya.

Akibatnya, kata Rizal Ramli, BPJS ataupun pemerintah akan mengeluarkan uang yang sangat besar untuk memenuhi persoalan tersebut yang mengakibatkan defisit.

"Tapi karena mental pejabat kita ini maling, saya mohon maaf saya berbahasa kasar nih ya, bukannya murah, skalanya udah gede malah makin mahal," katanya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:12

Gibran Ingin Generasi Muda Jadi Perekat Persatuan Bangsa

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:06

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Pastikan Kesiapan SAF dan Operasional B50 di Jawa Timur

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:57

Wall Street Berpesta! Dow Cetak Rekor

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:53

Nasib Nadiem Ditentukan di Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:42

Kekayaan AHY Naik Hampir Enam Kali Lipat, Kini Tembus Rp118,65 Miliar

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:29

STOXX 600 Menguat Tipis, Saham Teknologi dan Energi Topang Bursa Eropa

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:24

Jerman Tumbang, Paraguay Melaju ke Perempat Final Piala Dunia 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:14

Pimpin BEI 2026-2030, Jeffrey Hendrik Targetkan Pasar Modal Indonesia Tembus 10 Besar Dunia

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:02

Dana GCA Diklaim Bisa Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Selasa, 30 Juni 2026 | 06:48

Selengkapnya