Edhy Prabowo, Idham Aziz dan jajaran/RMOL
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penandatanganan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Pembubuhan teken kerja sama ini dihadiri Kapolri Jenderal Idham Azis dan Menteri KKP Edhy Prabowo.
Selain keduanya, hadir pula pejabat utama baik dari KKP maupun Polri. Tampak hadir diantaranya Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo.
Dalam sambutannya, Menteri KKP Edhy Prabowo sempat berkelar hadirnya Kabareskrim dalam penandantangan kerja sama. Dia menyatakan bahwa dengan ada dua Prabowo, maka KKP akan semakin kuat.
"Yang saya hormati Kepala Badan Reskrim Komjen Sigit Listyo Prabowo. Kalau dua Prabowo bersatu kayanya KKP akan semakin kuat," kata Edhy disambut tawa pejabat yang hadir di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, kerja sama antara Polri dan KKP adalah hanya ingin menguatkan kerja sama yang sebelumnya sudah terjalin. Dia pun menegaskan, tanpa adanya kerja sama seharusnya memang koordinasi antara lembaga harus terjalin.
"Tanpa kerja sama pun MoU ini tetap kita harus wajib sama-sama menjalankan karena konstitusi mengamanatkan kita untuk melakukan kerja sama setiap saat dalam mengelola negeri ini," jelasnya.
Khusus kerja sama dengan Polri, Edhy mengatakan hal tersebut sangat perlu dilakukan. Apalagi, sebutnya, Polri sebagai penjaga kedamaian bagi seluruh kegiatan masyarakat di Indonesia.
Lebih lanjut, mantan Ketua Komisi IV DPR RI ini menegaskan bahwa kerja sama ini dilakukan untuk membangkitkan rasa keyakinan dan kepastian hukum sampai tingkat bawah.
"Keyakinan bahwa setiap usaha di sektor kelautan dan perikanan dijamin oleh hukum," katanya.
Dengan adanya kerja sama ini, dia pun berharap menjamin kepastian usaha di sektor kelautan dan perikanan.
Konsep utama dalam kerja sama ini adalah bagaimana pihaknya bersama Polri melakukan pembinaan terhadap nelayan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.
"Bagaimana pun ini warga negara yang ingin melakukan usaha sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi kecuali diantara mereka melakukan di luar kelaziman kita. Misal melakukan penyelundupan, narkoba, persenjataan, limbah B3 dan lainnya itu harus diambil," urainya.
"Beliau sudah sepakat kalau nelayan sama-sama kita bina. Ada kesalahan sekecil apapun dia warga kita," pungkasnya.
