Berita

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap/RMOL

Politik

Wadah Pegawai Laporkan 5 Komisioner KPK Ke Dewas KPK

JUMAT, 07 FEBRUARI 2020 | 13:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada keganjilan dalam proses pengembalian penyidik lembaga antirasuah itu ke Kepolisian.

Karena itu, WP pun melaporkan 5 Komisioner KPK kepada Dewan Pengawas (Dewas) terkait pengembalian penyidik ke Mabes Polri yang menimbulkan polemik.

Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap mengatakan, laporan tersebut dibuat setelah pihaknya melakukan investigasi mengenai polemik pengembalian penyidik KPK Kompol Rossa Purbo Bekti oleh pimpinan KPK.


"Bahwa terdapat dugaan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan bahkan berpotensi melanggar etik, khususnya jaminan agar KPK dapat menjalankan fungsi secara independen," ucap Yudi Purnomo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/2).

Yudi menilai, pengembalian Kompol Rossa ke instansi asal tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Di mana, tugas Kompol Rossa di KPK seharusnya berakhir pada September 2020. Artinya masih ada sekitar tujuh bulan lagi bertugas.

Bahkan, kata Yudi, Rossa pun belum mau kembali ke instansinya, lantaran masih ingin mengabdi di KPK sesuai dengan surat tugas awalnya.

Selain itu, Yudi mengaku mengetahui ada dua surat pembatalan penarikan Kompol Rossa yang dilayangkan Polri kepada KPK. Pertama pada 21 Januari dan kedua pada 29 Januari 2020.

Dari surat tersebut lah Yudi menilai Polri masih mendukung Rossa untuk bekerja di KPK.

"Bahwa pengembalian Kompol Rossa Purbo Bekti menimbulkan banyak kejanggalan mengingat tidak ada permintaan dari Kompol Rossa untuk kembali ke Kepolisian. Masa tugasnya pun masih panjang hingga 23 September 2020," katanya.

Yudi menambahkan, Kompol Rossa merupakan penyidik yang menangani Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku.

"Bahwa alih-alih mendapatkan apresiasi, Kompol Rossa Purbo Bekti malah dikembalikan ke Kepolisian. Inilah yang menjadi pertanyaan di publik saat ini," tegasnya.

Dengan kejadian seperti itu, Yudi mengaku telah melaporkan hal tersebut kepada Dewas KPK. Ia pun meminta Dewas KPK segera menindaklanjuti laporannya tersebut.

"Kemarin saya sudah berbicara 12 mata, saya dengan lima anggota Dewas (KPK). Kemarin bapak-bapak dan ibu anggota Dewas (KPK) itu dengan baik menerima saya dan mau mendengarkan semua keluhan-keluhan dari Wadah Pegawai KPK dan mereka pun sudah mulai bergerak," pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya