Berita

Ekonom Didik J Rachbini/Net

Politik

Ekonom: Konyol Kalau Impor Tak Dibatasi, Jangan Tunduk Pada China

JUMAT, 07 FEBRUARI 2020 | 05:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Langkah pemerintah pusat membatasi impor bahan baku dari China dengan maksud mengantisipasi wabah corona dinilai sudah tepat.

"Konyol kalau tidak dibatasi. Ada corona ya harus dibatasi, kalau nanti ada masalah tentu alternatifnya banyak," kata ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/2).

Baginya, China bukan satu-satunya tujuan impor bahan baku yang dibutuhkan Indonesia. Seperti halnya bahan baku gandum yang bisa diambil dari negara-negara lain selain China.


Pun demikian dengan pembatasan penerbangan dari dan ke China. Baginya, langkah tegas tersebut harus dilakukan meski mendapat peringatan dari pemerintah China. Publik juga diminta tak perlu khawatir kebijakan ini menganggu perekonomian tanah air.

"Ada 100 alternatif tempat lain. Jangan biarkan pikiran orang luar (China) mengikuti pikiran kita. Kita harus menghadapi, caranya adalah harus ada oppurtunity, alternatif lain dari faktor negatif," tandasnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan langkah pembatasan tersebut tak akan mengganggu hubungan Indonesia-China.

Kebijakan tersebut juga diakui akan dilakukan evaluasi selama dua hari sekali. Tak hanya itu, upaya pencegahan corona juga akan dilakukan sesuai dengan arahan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kami akan evaluasi setiap dua hari. Kita juga kan tidak boleh lari dari WHO kan. Kita ikut dengan WHO," papar Menko Luhut di kantornya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya