Berita

Wakil Ketua Bidang Komunikas Politik DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya/RMOLSumut

Politik

PDIP Sumut: 600 Kombatan ISIS Bukan WNI, Mereka Ingin Cari Medan Perang Baru

JUMAT, 07 FEBRUARI 2020 | 03:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam hal pemulangan 600 kombatan ISIS ke tanah air.

Menurut Wakil Ketua Bidang Komunikas Politik DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya, pemerintah perlu menggarisbawahi awal mula para kombatan bergabung dengan ISIS. Dilihat dari beberapa video yang memperlihatkan mereka membakar paspor, jelasnya, para kombatan masuk ISIS secara sadar bahkan diproklamirkan secara terbuka.

“Kalau dilihat gerakan awal mereka, maka saya tegaskan bahwa mereka bukan lagi WNI tapi warga negara ISIS. Maka tidak bisa diperlakukan sebagai warga negara Indonesia baik dari sisi kewarganegaraan maupun sisi sosial kemasyarakatan, bahkan menyebut mereka WNI adalah sebuah kesalahan," ujarnya dilansir Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (6/2).


Dasar bergabungnya mereka juga dimulai dengan kesadaran bahwa sistem politik dan pemerintahan di Indonesia adalah sistem sesat atau toghut. Kesadaran aawal ini lah yang menurutnya merupakan kesadaran aktif hingga membuat mereka menjadi tentara aktif bersama pasukan ISIS untuk membuat kekacauan di Timur Tengah.

“Jadi jelas bahwa kewarganegaraan mereka hilang dengan sendirinya, sesuai dengan UUD 45 Pasal 23 huruf d dan f," ungkap Direktur Aswaja Institut ini.

Selain itu, wacana membawa masuk 600 warga ISIS tersebut sangat melukai perasaan masyarakat. Sebab saat ini pemerintah dan banyak elemen masyarakat sedang berkonsentrasi melalukan berbagai program dan kegiatan menghadang gerakan radikalisme.

“Wacana ini kontraproduktif dengan keinginan masyarakat Indonesia dan pemerintah harus tegas untuk menolak mereka masuk ke Indonesia," jelasnya.

Selain itu, tidak ada jaminan mereka telah menyadari kekeliruan. Sebab menurutnya, warga ISIS dipastikan telah terdoktrin oleh ideologi-ideologi ISIS yang mencita-citakan sebuah negara baru yang bertentangan dengan Pancasila, NKRI serta kebhinnekaan bangsa Indonesia.

“Tidak ada jaminan bahwa mereka menyadari kekeliruannya, mereka ingin kembali hanya karena ISIS mengalami banyak kekalahan perang saat ini di Syiria maupun Irak," lanjut lulusan S3 Doktor dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini.

Di sisi lain, ia curiga 600 Warga ISIS tersebut ingin mencari medan peperangan baru dan sasarannya adalah Indonesia. Hal itulah yang mendasari mereka ingin masuk ke negeri ini dengan dibantu oleh agen-agen ISIS yang berada di Indonesia.

“Mari kembali kita fokus melawan gerakan radikalisme yang tengah mengancam keutuhan bangsa. Tutup semua peluang meluasnya paham dan gerakan radikalisme tersebut untuk Indonesia maju," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya