Berita

Buruh pasang spanduk penolakan RUU Omnibus Law di Semarang/RMOLJateng

Politik

Aksi Meluas, Buruh Semarang Bentangkan Spanduk Tolak RUU 'Sapu Jagat'

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 23:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Aksi penolakan omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja terus digaungkan buruh.

Kali ini, aksi penolakan disuarakan oleh sejumlah buruh di Semarang, Jawa Tengah dengan memasang spanduk di sekitar Jalan Pahlawan Semarang.

Koordinator aksi, Ahmad Zainudin menilai, omnibus law atau juga disebut RUU sapu jagat merupakan wujud kesalahan dan bukti pelepasan tanggung jawab negara atas nasib rakyatnya, khususnya kaum buruh.


"Sebagai solusinya adalah batalkan rencana pembuatan omnibus law dan perbaiki kualitas regulasi ketenagakerjaan yang sudah ada. Karena jika omnibus law jadi disahkan, sama halnya negara melegalkan perbudakan rakyatnya sendiri," ujarnya dilansir Kantor Berita RMOLJateng, Kamis (6/2).

Dia berpandangan, Dinas Ketenagakerjaan sebagai representasi negara tak bisa berbuat banyak ketika simbol negara dilecehkan oleh pengusaha akibat payung hukum yang lemah. Hal itu makin suram dengan dihilangkannya sanksi pidana bagi pengusaha dalam konsep omnibus law.

Di parlemen, jelasnya, penganggaran dan pengawasan belum tampak berperan menyelesaikan sejumlah persoalan buruh. Hak politik buruh pun hanya digunakan secara selebrasi di forum pemilu.

Di bidang investasi, menurut Zainudin, buruh selalu dijadikan kambing hitam sebagai penghambat jalannya usaha di Indonesia.

"Sementara faktor utamanya menurut Word Economic Forum (WEF) adalah masalah korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai, akses terhadap pembiayaan, dan inflasi," tandasnya.

Pemasangan spanduk tersebut rencananya akan dilangsungkan selama sembilan hari, hingga pada tanggal 14 Februari mendatang.  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya