Berita

Luhut dalam Acara Mandiri Investment Forum 2020/Net

Bisnis

Di Depan Investor Luhut Akui Kasus Meikarta Sangat Menyakitkan Bagi Indonesia

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 08:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakinkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini, akan membuat investor tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia. Apalagi dengan adanya omnibus law serta jajaran menteri yang baik.

Ia menyampaikan hal itu dalam acara Mandiri Investment Forum 2020, di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2).

Menurutnya, dengan kebijakan pemerintah sekarang, para investor akan ‘dijamu’ dengan baik.


“Indonesia saat ini jauh lebih baik dari 5-10 tahun lalu. Saya kira dengan adanya omnibus law, dan kepemimpinan Presiden Jokowi itu sangat penting, juga dilengkapi dengan menteri kabinet yang akan mendukung untuk membuat ini jadi nyata,” kata Luhut.

Pemerintah membuat program untuk mendukung investasi dengan sangat transparan. Ia mencontohkan Abu Dhabi yang akhirnya berminat menanamkan modalnya di Indonesia.

“Like I mention to you, saya berkomunikasi sangat intens dengan Abu Dhabi, dengan IFDC, dan saya yakin mereka akan sangat banyak berinvestasi di Indonesia,” ujar Luhut.

Luhut meyakinkan para investor yang hadir dalam acara tersebut, bahwa pemerintah akan sangat transparan dalam proses investasi. Ia juga menegaskan mereka tidak akan dipungut pembayaran-pembayaran yang tidak jelas.

Untuk kerja sama properti, Luhut menegaskan akan memperbaiki sistem investasi yang lebih transparan lagi.

“You dont need to pay this and that. Kami tak mau melihat kasus Meikarta terulang. Kasus Meikarta ini sangat menyakitkan bagi Indonesia,” jelasnya.

Luhut mengakui, kasus Meikarta merupakan kasus besar yang menjadi momok negatif untuk kerja sama dalam sektor properti. Ia berjanji kasus tersebut tidak akan terulang lagi.

“Kami tak mau lagi melihat hal itu terulang. Jadi kami akan membuat investasi ini sangat transparan,” ujar Luhut.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya