Berita

Fraksi Demokrat dan PKS ajukan pembentukan Pansus Jiwasraya/RMOL

Politik

Ngotot Pansus Jiwasraya, Fraksi Demokrat Dan PKS Pertontonkan Drama Pansos

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 15:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sikap politik Partai Demokrat dan PKS yang baru-baru ini begitu aktif menyerang mantan rekan koalisinya Partai Gerindra, dan ngotot mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya, cenderung terlihat seperti hanya memanfaatkan momentum untuk menaikan popularitas, atau dikenal dengan istilah pansos (panjat sosial).

Pasalnya, meskipun pengusulan Pansus Jiwasraya merupakan hak fraksi, namun melihat hampir mayoritas sikap fraksi di DPR telah setuju pembentukan Panja Jiwasraya di tiga komisi, maka hal ini semakin menegaskan jika perjuangannya hanya bertujuan untuk menaikan popularitas.

Sudah dipastikan, Pansus Jiwasraya bakal kandas.


Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesian Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, sebagai parpol oposisi, merupakan hal yang wajar jika Demokrat dam PKS kerap menunjukan sikap bertolak belakang dengan pemerintah, maupun kepada partai pendukung pemerintah.

"Namun, jika saat ini sudah terbentuk Panja Jiwasraya kenapa tidak memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya dengan menunjukan kinerja yang maksimal dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, dibanding terus ngotot ingin membentuk pansus yang secara hitung-hitungan politiknya jelas sia-sia," ujar Jajat, Rabu (5/2).

Dia menilai, memanfaatkan sebuah momentum demi kepentingan politis adalah hal yang wajar namun tentunya juga harus realistis. Jika kedua partai oposisi itu tetap ngotot ingin mengusulkan pansus, selain akan menghambat kinerja panja yang telah disetujui mayoritas partai, dampak negatifnya justru publik akan menilai pembentukan pansus semata-mata demi pansos.

Dengan keterbukaan informasi seperti sekarang ini masyarakat akan lebih leluasa dalam menilai. Karena hal terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana kejelasan dari pengungkapan kasus korupsi Jiwasraya, sehingga para pihak yang merasa dirugikan bisa segera mendapatkan kepastian dibanding hanya dipertontonkan drama kolosal yang jalur ceritanya sudah jadi rahasia umum.

Ditambahkan Jajat, mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Jiwasraya merupakan harapan semua pihak, untuk itu semua pihak terkait baik itu penegak hukum maupun lembaga politik sepatutnya bisa bekerjasama dalam menuntaskan permasalahan ini.

"Menurut hemat saya, akan lebih baik jika partai politik bisa mengedepankan kepentingan rakyat dibanding hanya mencari sensasi di atas permasalahan yang jelas-jelas telah menyesangrakan rakyat ini," tutup dia.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya