Berita

Fraksi Demokrat dan PKS ajukan pembentukan Pansus Jiwasraya/RMOL

Politik

Ngotot Pansus Jiwasraya, Fraksi Demokrat Dan PKS Pertontonkan Drama Pansos

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 15:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sikap politik Partai Demokrat dan PKS yang baru-baru ini begitu aktif menyerang mantan rekan koalisinya Partai Gerindra, dan ngotot mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya, cenderung terlihat seperti hanya memanfaatkan momentum untuk menaikan popularitas, atau dikenal dengan istilah pansos (panjat sosial).

Pasalnya, meskipun pengusulan Pansus Jiwasraya merupakan hak fraksi, namun melihat hampir mayoritas sikap fraksi di DPR telah setuju pembentukan Panja Jiwasraya di tiga komisi, maka hal ini semakin menegaskan jika perjuangannya hanya bertujuan untuk menaikan popularitas.

Sudah dipastikan, Pansus Jiwasraya bakal kandas.


Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesian Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, sebagai parpol oposisi, merupakan hal yang wajar jika Demokrat dam PKS kerap menunjukan sikap bertolak belakang dengan pemerintah, maupun kepada partai pendukung pemerintah.

"Namun, jika saat ini sudah terbentuk Panja Jiwasraya kenapa tidak memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya dengan menunjukan kinerja yang maksimal dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, dibanding terus ngotot ingin membentuk pansus yang secara hitung-hitungan politiknya jelas sia-sia," ujar Jajat, Rabu (5/2).

Dia menilai, memanfaatkan sebuah momentum demi kepentingan politis adalah hal yang wajar namun tentunya juga harus realistis. Jika kedua partai oposisi itu tetap ngotot ingin mengusulkan pansus, selain akan menghambat kinerja panja yang telah disetujui mayoritas partai, dampak negatifnya justru publik akan menilai pembentukan pansus semata-mata demi pansos.

Dengan keterbukaan informasi seperti sekarang ini masyarakat akan lebih leluasa dalam menilai. Karena hal terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana kejelasan dari pengungkapan kasus korupsi Jiwasraya, sehingga para pihak yang merasa dirugikan bisa segera mendapatkan kepastian dibanding hanya dipertontonkan drama kolosal yang jalur ceritanya sudah jadi rahasia umum.

Ditambahkan Jajat, mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Jiwasraya merupakan harapan semua pihak, untuk itu semua pihak terkait baik itu penegak hukum maupun lembaga politik sepatutnya bisa bekerjasama dalam menuntaskan permasalahan ini.

"Menurut hemat saya, akan lebih baik jika partai politik bisa mengedepankan kepentingan rakyat dibanding hanya mencari sensasi di atas permasalahan yang jelas-jelas telah menyesangrakan rakyat ini," tutup dia.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Melangkah Penuh Harapan, Pertamina Jaga Kesiapan Pasokan Jelang Idulfitri

Rabu, 04 Maret 2026 | 20:10

Cerita Tobat Mantan Penambang Ilegal Pongkor

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:59

KPK: Tidak Ada Informasi Fadia Arafiq Ditangkap saat Bersama Gubernur Jateng

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:43

Antisipasi Perang Dunia, AHY Ajak Perkuat Soliditas Hadapi Skenario Terburuk

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:40

Tips Mudik Aman dan Nyaman Tanpa Khawatirkan Rumah Kosong

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:17

Presiden Prabowo Batal Hadir Bukber Partai Demokrat

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:09

Tak Benar MBG Ganggu Anggaran Pendidikan

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:02

Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Mudik Gratis 2026 Pertamina

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:53

Spesifikasi Xiaomi 17 dan Daftar Harganya di Indonesia

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:38

Gubernur Jateng Bantah Bersama Bupati Pekalongan saat OTT KPK

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:33

Selengkapnya