Berita

Fraksi Demokrat dan PKS ajukan pembentukan Pansus Jiwasraya/RMOL

Politik

Ngotot Pansus Jiwasraya, Fraksi Demokrat Dan PKS Pertontonkan Drama Pansos

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 15:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sikap politik Partai Demokrat dan PKS yang baru-baru ini begitu aktif menyerang mantan rekan koalisinya Partai Gerindra, dan ngotot mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya, cenderung terlihat seperti hanya memanfaatkan momentum untuk menaikan popularitas, atau dikenal dengan istilah pansos (panjat sosial).

Pasalnya, meskipun pengusulan Pansus Jiwasraya merupakan hak fraksi, namun melihat hampir mayoritas sikap fraksi di DPR telah setuju pembentukan Panja Jiwasraya di tiga komisi, maka hal ini semakin menegaskan jika perjuangannya hanya bertujuan untuk menaikan popularitas.

Sudah dipastikan, Pansus Jiwasraya bakal kandas.


Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesian Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, sebagai parpol oposisi, merupakan hal yang wajar jika Demokrat dam PKS kerap menunjukan sikap bertolak belakang dengan pemerintah, maupun kepada partai pendukung pemerintah.

"Namun, jika saat ini sudah terbentuk Panja Jiwasraya kenapa tidak memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya dengan menunjukan kinerja yang maksimal dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, dibanding terus ngotot ingin membentuk pansus yang secara hitung-hitungan politiknya jelas sia-sia," ujar Jajat, Rabu (5/2).

Dia menilai, memanfaatkan sebuah momentum demi kepentingan politis adalah hal yang wajar namun tentunya juga harus realistis. Jika kedua partai oposisi itu tetap ngotot ingin mengusulkan pansus, selain akan menghambat kinerja panja yang telah disetujui mayoritas partai, dampak negatifnya justru publik akan menilai pembentukan pansus semata-mata demi pansos.

Dengan keterbukaan informasi seperti sekarang ini masyarakat akan lebih leluasa dalam menilai. Karena hal terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana kejelasan dari pengungkapan kasus korupsi Jiwasraya, sehingga para pihak yang merasa dirugikan bisa segera mendapatkan kepastian dibanding hanya dipertontonkan drama kolosal yang jalur ceritanya sudah jadi rahasia umum.

Ditambahkan Jajat, mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Jiwasraya merupakan harapan semua pihak, untuk itu semua pihak terkait baik itu penegak hukum maupun lembaga politik sepatutnya bisa bekerjasama dalam menuntaskan permasalahan ini.

"Menurut hemat saya, akan lebih baik jika partai politik bisa mengedepankan kepentingan rakyat dibanding hanya mencari sensasi di atas permasalahan yang jelas-jelas telah menyesangrakan rakyat ini," tutup dia.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya