Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Waktunya Berdekatan Dengan Even PON, M. Rifai Darus Usul 11 Pilkada Di Papua Ditunda

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 15:25 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Even Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 akan digelar di Papua. Di tahun yang sama rencananya akan ada perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 11 kabupaten wilayah Papua.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Review (IDR) Muhammad Rifai Darus, mengusulkan kepada pemerintah agar menunda pelaksanaan 11 Pilkada di Papua. Alasannya, PON ke XX akan digelar pada 20 Oktober 2020 sebulan setelah jadwal Pilkada Serentak.

"Agenda PON XX dan Pilkada Serentak di 11 Kabupaten di wilayah Papua, tentu membutuhkan atensi dan energi yang tidak kecil. Realitas itu, tentu membuat situasi tidak nyaman dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan tersebut bila dilangsungkan dalam waktu terlalu dekat," demikian kata M. Rifai Darus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/2).


MRD -sapaan akrabnya- menjelaskan, alasan lain yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk menunda Pilkada adalah potensi kerawanan wilayah di Papua.

"Dari sejumlah data dan analisa otoritas keamanan, wilayah Nabire (80,37) dan Keerom (78,52) menempati peringkat ke 1 dan ke 3 yang memiliki indeks potensi kerawanan tertinggi saat Pilkada Serentak," papar MRD.

Selain, itu, MRD menyebutkan, perhelatan PON di Papua adalah yang perdana. Kata mantan Ketum DPP KNPI itu, Papua membutuhkan atensi lebih lanjut dalam dan kesempatan sebagai tuan rumah belum tentu terulang lagi. 

"Dengan kata lain, sukses tidaknya agenda PON XX di Papua, merupakan harga diri masyarakat dan Pemerintah Papua. Dalam even olahraga nasional itu sedikitnya 12.200 atlet dan ofisial akan datang ke Papua," demikian ketarangan MRD.

Pemuda asal Papua itu berharap, agenda PON XX di bumi Cendrawasih itu akan memberi efek positif terhadap perekonomian di Papua. Mulai dari pembangunan infrastruktur, sarana dan prasana olahraga, kuliner, produk kerajinan, dan transaksi perdagangan lainnya.

"Pertimbangan ini tidak ada maksud untuk mengganggu proses politik. Kita hanya ingin energi yang kita keluarkan tidak bercabang," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya