Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Waktunya Berdekatan Dengan Even PON, M. Rifai Darus Usul 11 Pilkada Di Papua Ditunda

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 15:25 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Even Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 akan digelar di Papua. Di tahun yang sama rencananya akan ada perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 11 kabupaten wilayah Papua.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Review (IDR) Muhammad Rifai Darus, mengusulkan kepada pemerintah agar menunda pelaksanaan 11 Pilkada di Papua. Alasannya, PON ke XX akan digelar pada 20 Oktober 2020 sebulan setelah jadwal Pilkada Serentak.

"Agenda PON XX dan Pilkada Serentak di 11 Kabupaten di wilayah Papua, tentu membutuhkan atensi dan energi yang tidak kecil. Realitas itu, tentu membuat situasi tidak nyaman dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan tersebut bila dilangsungkan dalam waktu terlalu dekat," demikian kata M. Rifai Darus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/2).


MRD -sapaan akrabnya- menjelaskan, alasan lain yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk menunda Pilkada adalah potensi kerawanan wilayah di Papua.

"Dari sejumlah data dan analisa otoritas keamanan, wilayah Nabire (80,37) dan Keerom (78,52) menempati peringkat ke 1 dan ke 3 yang memiliki indeks potensi kerawanan tertinggi saat Pilkada Serentak," papar MRD.

Selain, itu, MRD menyebutkan, perhelatan PON di Papua adalah yang perdana. Kata mantan Ketum DPP KNPI itu, Papua membutuhkan atensi lebih lanjut dalam dan kesempatan sebagai tuan rumah belum tentu terulang lagi. 

"Dengan kata lain, sukses tidaknya agenda PON XX di Papua, merupakan harga diri masyarakat dan Pemerintah Papua. Dalam even olahraga nasional itu sedikitnya 12.200 atlet dan ofisial akan datang ke Papua," demikian ketarangan MRD.

Pemuda asal Papua itu berharap, agenda PON XX di bumi Cendrawasih itu akan memberi efek positif terhadap perekonomian di Papua. Mulai dari pembangunan infrastruktur, sarana dan prasana olahraga, kuliner, produk kerajinan, dan transaksi perdagangan lainnya.

"Pertimbangan ini tidak ada maksud untuk mengganggu proses politik. Kita hanya ingin energi yang kita keluarkan tidak bercabang," pungkasnya.

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

UPDATE

Wali Kota Agustina Instruksikan Perbaikan Jalan Rusak Akibat Tonase Berlebih

Kamis, 28 Mei 2026 | 20:08

Dua Pelaku Curanmor Modus Mengaku Paranormal Ditangkap

Kamis, 28 Mei 2026 | 19:39

Daftar Tanggal Merah Juni 2026 Lengkap, Catat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama

Kamis, 28 Mei 2026 | 19:14

Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH BPNT Mei 2026

Kamis, 28 Mei 2026 | 19:14

Anies-Mahfud MD, Pasangan Terbaik Pilpres 2029

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:53

Fenomena Langka Blue Moon Muncul 31 Mei 2026, Catat Jamnya di Indonesia

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:27

MBG Pasti Meroket jika Tanpa Copet

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:25

Warga Kayumanis Bogor Semringah Terima Sapi Bantuan Presiden

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:19

11 Orang Terjaring Operasi Cipkon di Jakpus

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:05

5 Cara Menyimpan Daging Kurban di Chiller dan Freezer agar Awet Berbulan-bulan

Kamis, 28 Mei 2026 | 17:47

Selengkapnya