Berita

Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Hukum

PDIP Beberkan Sejumlah Kasus, Tanda-tanda Keluhan Erick Thohir Bukan Omong Kosong?

SELASA, 04 FEBRUARI 2020 | 01:02 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Keluhan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa dirinya kemungkinan hanya menjabat selama satu tahun karena sudah digoyang dan diminta mundur kelihatannya bukan omong kosong.

Tanda-tanda ke arah itu menurut politisi muda Iwan Sumule tampak jelas dalam rapat antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Idham Aziz pekan lalu (Kamis, 30/1).

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, menyampaikan sejumlah persoalan yang menyerempet Erick Thohir dalam kapasitas dirinya sebagai Menteri BUMN.


Kasus yang paling panas adalah soal bridging loan yang diberikan Bank Mandiri kepada PT Panca Amara Utama, anak perusahaan PT Eka Surya Perkasa yang komisaris utamanya adalah Garibaldi Thohir, kakak Erick Thohir.

Arteria yang diberi kesempatan bicara meminta Kapolri Idham Aziz untuk memeriksa PT Rekayasa Industri (Rekind), PT Panca Amara Utama, dan Direksi Bank Mandiri.

“Rekind diberi pekerjaan untuk membangun Banggai Ammonia Plant nilai investasinya Rp 507 miliar. Karena telat bayar, ternyata performance bond dicairkan pihak swasta, namanya PT Panca Amara Utama,” ujar Arteria Dahlan.

“Bapak bisa lihat, PT Panca Amara Utama itu induknya adalah PT Eka Surya Perkasa, Presiden Komisarisnya adalah Garibaldi Thohir. Sementara PT Rekind, induknya adalah Pupuk Indonesia Holding. Itu BUMN punya. Menterinya Pak Erick Thohir,” sambung Arteria Dahlan.

Karena masih khawatir Rekind bisa collapse dan mempengaruhi Pupuk Indonesia Holding, maka dilakukan bridging loan senilai Rp 812 miliar. Lalu Pupuk Indonesia Holding juga diminta untuk memback-up dengan dana talangan. Tapi kali ini terjadi penolakan dari Holding.

Dalam kasus ini, kata Arteria Dahlan, potensi kerugian negara sebesar 2 juta dolar AS.

Kasus lain yang disampaikannya adalah gagal bayar klaim asuransi Bumiputera senilai Rp 9,6 triliun, dan kasus kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp 36 triliun ini, Dirut TPPI Honggo  Wendratno sudah dinyatakan buron.

“Masa mencari Honggo sulit sekali. Saya mau ikut. Di Singapura ada yang namanya Honggo. Mudah-mudahan saya bisa bantu tempatnya dimana,” ujar Arteria Dahlan lagi.

Arteria Dahlan juga menyinggung soal kasus di PT Garuda Indonesia, terutama yang terkait dengan penyelundupan motor gede Harley Davdison dan sepeda lipat Brompton, juga kasus pelecehan seksual yang sudah terang benderang. Tidak lupa soal kasus rekayasa laporan keuangan Garuda tahun 2018.

Bagi Iwan Sumule, apa yang disampaikan Arteria Dahlan dengan bertubi-tubi dalam satu kesempatan ini memperlihatkan indikasi bahwa PDIP ingin berperan di Kementerian BUMN yang dikenal basah itu.

“Baru ketahuan kenapa Erick Thohir pernah mengatakan bahwa mungkin dia hanya menjabat satu tahun. Ada keinginan PDIP untuk mencopotnya,” demikian Iwan Sumule.  

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya