Berita

Jemmy Setiawan/Net

Publika

Tugas KPK Menemukan Big Fish Dari Runtutan Suap KPU

SENIN, 03 FEBRUARI 2020 | 07:53 WIB

SIMPANG siur informasi adanya penyekapan penyidik KPK di PTIK menyisakan pertanyaan besar bagi publik. Ini tentu harus segera dijawab oleh pihak yang berkepentingan.

Adanya praduga keterlibatan petinggi PTIK, mesti segera diclearkan. Sebab, apapun itu, demi Tri Brata, ini akan menjadi preseden buruk bagi Polri.

Di mana sekolah tempat mencetak para perwira menengah polri, ternyata terlibat dengan hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi & oleh karena itu penting jika ada klarifikasi langsung oleh PTIK .


Dan KPK sebagai panglima pemberantasan korupsi yang bekerja atas perintah UU harus mendalami secara serius untuk menyibak kesimpangsiuran informasi itu.

Ini juga saatnya KPK membuktikan bahwa Firli sebagai ketua KPK telah bebas dari segala conflict of interest dengan kesatuan asalnya.

Firli mestinya paham bahwa dia bekerja atas perintah UU, maka dia harus berani membongkar semua skanario busuk yang mengiringi tuntutan OTT WS.

Wajar jika public bertanya-tanya siapa yang sedang berusaha dilindungi dalam kasus Harun Masiku ini dan ke manakah muaranya semua ini?

Tentu sesuai dengan skema besar pemberantasan korupsi maka Big Fish-lah yang harus dikejar.

Kita sama-sama mengamati karena seorang Harun Masiku ini, banyak sekali korban harus bertumbangan. Artinya, public membaca adanya indikasi orang kuat dibalik semua kehebohan ini, yang dapat menggerakkan semua ini.

KPK hari ini harusnya belajar dari KPK era SBY saat mengejar tersangka Nazarudin.

Pihak kepolisian dan KPK saat itu bersinergi dg sangat apik saling menguatkan dalam upaya penanganannya.
Clear and clean tidak ada campur tangan siapapun dalam proses penegakannya.

Institusi KPK jangan hanyut oleh peran Machtsstaat. Pilihan terbaik KPK saat ini adalah berdiri bersama rakyat dan tunduk terhadap hukum yg berlaku dengan tanpa tebang pilih.
 
Akhir kalam teruntai pesan bagi KPK: Anda harus berdiri bersama rakyat, bukan bersama kepentingan perorangan. KPK, anda harus bekerja atas perintah UU, bukan bekerja atas nama pesanan partai politik.

Jangan sampai sejarah akan mencatat bahwa KPK di jaman ketua Firly telah menjadi KPK raksasa berkaki lempung.

Jemmy Setyawan

Ketua DPP Partai Demokrat


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya