Berita

Jemmy Setiawan/Net

Publika

Tugas KPK Menemukan Big Fish Dari Runtutan Suap KPU

SENIN, 03 FEBRUARI 2020 | 07:53 WIB

SIMPANG siur informasi adanya penyekapan penyidik KPK di PTIK menyisakan pertanyaan besar bagi publik. Ini tentu harus segera dijawab oleh pihak yang berkepentingan.

Adanya praduga keterlibatan petinggi PTIK, mesti segera diclearkan. Sebab, apapun itu, demi Tri Brata, ini akan menjadi preseden buruk bagi Polri.

Di mana sekolah tempat mencetak para perwira menengah polri, ternyata terlibat dengan hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi & oleh karena itu penting jika ada klarifikasi langsung oleh PTIK .


Dan KPK sebagai panglima pemberantasan korupsi yang bekerja atas perintah UU harus mendalami secara serius untuk menyibak kesimpangsiuran informasi itu.

Ini juga saatnya KPK membuktikan bahwa Firli sebagai ketua KPK telah bebas dari segala conflict of interest dengan kesatuan asalnya.

Firli mestinya paham bahwa dia bekerja atas perintah UU, maka dia harus berani membongkar semua skanario busuk yang mengiringi tuntutan OTT WS.

Wajar jika public bertanya-tanya siapa yang sedang berusaha dilindungi dalam kasus Harun Masiku ini dan ke manakah muaranya semua ini?

Tentu sesuai dengan skema besar pemberantasan korupsi maka Big Fish-lah yang harus dikejar.

Kita sama-sama mengamati karena seorang Harun Masiku ini, banyak sekali korban harus bertumbangan. Artinya, public membaca adanya indikasi orang kuat dibalik semua kehebohan ini, yang dapat menggerakkan semua ini.

KPK hari ini harusnya belajar dari KPK era SBY saat mengejar tersangka Nazarudin.

Pihak kepolisian dan KPK saat itu bersinergi dg sangat apik saling menguatkan dalam upaya penanganannya.
Clear and clean tidak ada campur tangan siapapun dalam proses penegakannya.

Institusi KPK jangan hanyut oleh peran Machtsstaat. Pilihan terbaik KPK saat ini adalah berdiri bersama rakyat dan tunduk terhadap hukum yg berlaku dengan tanpa tebang pilih.
 
Akhir kalam teruntai pesan bagi KPK: Anda harus berdiri bersama rakyat, bukan bersama kepentingan perorangan. KPK, anda harus bekerja atas perintah UU, bukan bekerja atas nama pesanan partai politik.

Jangan sampai sejarah akan mencatat bahwa KPK di jaman ketua Firly telah menjadi KPK raksasa berkaki lempung.

Jemmy Setyawan

Ketua DPP Partai Demokrat


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya