Tak Dipungkiri, Obral Jabatan Hingga Lembek Menjaga Kedaulatan Jadi Catatan Minor Jokowi-Maruf

Melewati 100 hari kinerja pemerintahan periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin beserta Kabinet Indonesia Maju dinilai belum menunjukkan kekuatan di bidang penegakan hukum.

Menurut Pengajar Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhtar Said, ada beberapa catatan yang harus segera dibenahi Jokowi-Maruf ke depan. Meski diakui beberapa di antaranya sudah berjalan baik.

"Untuk catatan terkait hukum, pemerintah terlihat lemah terhadap isu-isu kedaulatan, yakni lembek terhadap kasus Natuna," kata Muhtar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/2).

Pemerintah seaka tak bisa berbuat banyak terhadap pelanggaran kapal China yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna yang beberapa waktu belakangan menjadi polemik.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di periode kedua, Presiden Jokowi belum menunjukkan komitmennya memperkuat lembaga antirasuah. Terlebih dengan adanya Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang banyak pihak dinilai melemahkan.

"Pemerintah bagus memilih Dewan Pengawas KPK, namun tidak berani memperkuat KPK," sambungnya.

Pun demikian dengan birokrasi yang tengah dibangun. Menurutnya, konsep omnibus law tidak dijalankan dengan serius oleh pemerintah.

"Omnibus law terkesan ditutup-tutupi, padahal konsepnya bagus. Kemudian masalah obral jabatan. Padahal dalam kampanye punya visi untuk penyerderhanaan kelembagaan," tegasnya.

Dari sekian kinerja yang sudah dijalankan di 100 hari kerja, Muhtar Said menilai hanya bidang pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlihat. Di bawah Menteri BUMN, Erick Thohir, BUMN patut diapresiasi.

"Pemerintahan Jokowi-Maruf bagus dalam reformasi BUMN," tandasnya.