Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Global

Trump Perluas Larangan Perjalanan Ke Enam Negara, Ketua DPR: Ini Diskriminasi Berbalut Kebijakan

MINGGU, 02 FEBRUARI 2020 | 10:45 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperluas larangan perjalanannya pada enam negara lainnya di dunia. Daru Dari enam negara yang ditambahkan ke larangan itu, empat di antaranya adalah negara Afrika dan tiga di antaranya adalah negara dengan populasi mayoritas Muslim. Negara-negara itu adalah Eritrea, Kirgistan, Myanmar dan Nigeria, kata proklamasi presiden.

Larangan perjalanan mencakup penangguhan penerbitan visa yang memungkinkan warga negara dari enam negara itu tinggal permanen di Amerika Serikat. Namun visa sementara untuk turis, pebisnis, pelajar dan pekerja dari negara-negara itu tidak akan terpengaruh.

Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga akan berhenti mengeluarkan "visa keanekaragaman" kepada warga negara Sudan dan Tanzania. Larangan perjalanan baru ini akan mulai berlaku pada 21 Februari mendatang.


Dalam pengumumannya, Penjabat Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf mengatakan bahwa keenam negara tersebut gagal memenuhi standar keamanan dan pembagian informasi Amerika Serikat yang mengharuskan pembatasan baru.

Masalah yang dikutip Wolf berkisar dari teknologi paspor di bawah standar hingga kegagalan bertukar informasi tentang tersangka dan penjahat terorisme secara memadai.
"Negara-negara ini, sebagian besar, ingin membantu. Tetapi karena berbagai alasan berbeda, gagal memenuhi persyaratan minimum yang kami tetapkan," kata Wolf seperti dimuat Reuters.

Larangan semacam ini telah lebih dulu diterapkan Trump pada Iran, Libya, Somalia, Suriah dan Yaman, serta Korea Utara dan Venezuela.

Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengkritik larangan tersebut. Dia menyebut larangan itu merupakan bentuk diskriminasi yang disamarkan sebagai kebijakan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya