Berita

Mahasiswa Indonesia di Wuhan/Net

Politik

Seharusnya Menkes Bisa Atasi Penolakan Warga Natuna Terkait Karantina WNI Dari Wuhan

SABTU, 01 FEBRUARI 2020 | 19:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gelombang penolakan yang dilakukan warga Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, terkait proses karantina Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, seharusnya bisa diredam oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, kehadiran Terawan sudah cukup menghapus stigma negatif warga setempat yang merasa tidak dilibatkan dalam keputusan kebijakan tersebut.

"Saya rasa menteri kesehatan cukup ya, menteri-menteri terkait yang harus menyelesaikan penolakan itu. Sehingga masyarakat merasa dihargai dan diajak bicara," tutur Ujang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/2).

Di sisi lain, Ujang berpandangan bahwa usulan kehadiran Presiden Jokowi di Natuna akan terkesan menjadi sesuatu yang dipaksakan. Sebab, ada hal-hal strategis lain yang masih harua dikerjakan oleh Presiden.

"Jadi, karena menteri itu kan pembantu presiden, sudah cukup menteri lah," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu.

Kendati demikian, Ujang tetap berharap agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada kasus wabah virus corona ini.

Pasalnya, kasus ini sudah bersifat internasional, karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan status darurat global terkait virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ini.

"Yang terpenting menurut hemat saya, pemerintah secara profesional melakukan kegiatan darurat. Tapi disaat yang sama melakukan dengan cepat pendekatan kepada masyarakat lokal," pungkas Ujang.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Samsudin Pembuat Konten Tukar Pasangan Segera Disidang

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:57

Tutup Penjaringan Cakada Lamteng, PAN Dapatkan 4 Nama

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:45

Gerindra Aceh Optimistis Menangkan Pilkada 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:18

Peringatan Hari Buruh Cuma Euforia Tanpa Refleksi

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:55

May Day di Jatim Berjalan Aman dan Kondusif, Kapolda: Alhamdulillah

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:15

Cak Imin Sebut Negara Bisa Kolaps Kalau Tak Ada Perubahan Skenario Kerja

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:39

Kuliah Tamu di LSE, Airlangga: Kami On Track Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:16

TKN Fanta Minta Prabowo-Gibran Tetap Gandeng Generasi Muda

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:41

Ratusan Pelaku UMKM Diajari Akselerasi Pasar Wirausaha

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:36

Pilgub Jakarta Bisa Bikin PDIP Pusing

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:22

Selengkapnya