Berita

Andi Arief/Net

Politik

Andi Arief Cs Harusnya Menekan KPK, Bukan Menjatuhkan Marwah PTIK

SABTU, 01 FEBRUARI 2020 | 10:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Dua politikus Partai Demokrat Andi Arief dan Rachland Nashidik akan mendatangi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), jika aparat hukum belum memberi jawaban terang dimana keberadaan tersangka Harun Masiku.

Langkah Andi dan Rachland tersebut termuat dalam surat keterangan pers pada 29 Januari 2020.

Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98) Anto Kusumayuda menyikapi surat Andi dan Rachland terhadap PTIK terkait rumor keterlibatan dalam kasus Harun Masikhu yang sampai hari ini belum tertangkap.


Anto menyebut, ada motif politik di balik gerakan dan manuver Andi dan Rachland untuk mempolitisir dan menyeret-nyeret PTIK seolah-olah terlibat dalam pelarian Harun.

"Manuver Andi Arief cs membangun stigma negatif citra PTIK di publik sangat tidak adil, mengingat PTIK sebagai sebuah lembaga pendidikan ke polisian," terang Anto kepada redaksi, Sabtu (1/2).

Semestinya menurut Anto, atas kasus OTT yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan tiga lainnnya, Andi dan Rachland menekan KPK agar dituntaskan secara hukum.

"Untuk mengejar Harun, KPK meminta bantuan sama Kapolri untuk mengerahkan kekuatannya membantu menangkap Harun. Dan KPK harus membongkar siapapun di KPU atau pihak manapun yang terlibat atas OTT Wahyu Setiawan," tuturnya.

Melihat manuver yang akhir-akhirnya melemparkan bola liar, menyeret-nyeret ke ranah politik, mengindikasikan ada upaya sistematis membangun situasi politik nasional yang gonjang-ganjing dengan berkonspirasi dengan kepentingan "asing" untuk menjatuhkan wibawa pemerintah dengan mengeksploitasi dan mempolitisir semua kasus permasalahan yang terjadi.

"Salah satunya mempolitisir dan mengkapitalisir kasus Harun untuk menjatuhkan wibawa PTIK dan wibawa Kapolri," demikian Anto Kusumayuda.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya