Berita

Pengamat politik dan sosial kemasyarakatan, John N Palinggi/Istimewa

Politik

John Palinggi: Keberhasilan Jokowi Bukan Pada 100 Hari Kerja

KAMIS, 30 JANUARI 2020 | 22:49 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Pengamat politik dan sosial kemasyarakatan, John N Palinggi menilai pada dasarnya ukuran untuk menilai keberhasilan pemerintahan tidak terletak pada 100 hari pertama bekerja.

Namun sejauh ini, kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf di 100 hari pertamanya dinilai mampu membuat program-program strategis yang diputuskan pemerintah bersama DPR.

"Selain itu, ide dan gagasan lainnya yang bermuara pada kemajuan bangsa dan bertujuan meningkatkan kemakmuran di segala bidang telah memberi nilai tambah yang positif," ujar John di Jakarta, Kamis (30/1).


Menurutnya, saat ini Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri masih disibukkan dengan konsep-konsep meletakkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan sampai lima tahun ke depan.

"Dan itu bagus sekali, mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang," sambung John.

John menilai, Jokowi saat ini sedang fokus penyerapan tenaga kerja. Konsep ini pernah dijalankan China di awal membuka diri dengan prinsip, berapa pun anggaran yang dikeluarkan harus mampu menambah tenaga kerja yang diserap.

"Presiden Jokowi menerapkannya dalam bentuk reformasi regulasi melalui omnibus law untuk sektor tenaga kerja dan perpajakan," katanya.

Ia pun merasa salut sekaligus bangga bila mencermati langkah-langkah Jokowi selama 100 hari kepemimpinannya. Baginya, Jokowi berbeda dengan lima tahun lalu, dimana saat ini kekuatan kerja dan tataran konsepnya mencapai 300 persen.

Patut juga diapresiasi, bahwa Jokowi sudah tahu siapa orang yang selama ini kerjanya menggarong uang negara lewat mafia minyak dan gas (migas).

"Dengan segala kerendahan hatinya, saya lihat Pak Presiden Jokowi berharap si mafia minyak ini bisa bertobat. Tapi kalaupun tidak bisa, terpaksa diambil tindakan hukum tegas," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya