Jaga Kepercayaan Masyarakat, Mabes Polri Ajak Rumah Produksi Samakan Persepsi

Divisi Humas Polri mengundang para pegiat rumah produksi atau Production House (PH) yang menayangkan program kepolisian dalam kegiatan workshop (lokakarya) untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Kadiv Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal mengapresiasi banyaknya tayangan program polisi di stasiun televisi. Menurutnya itu sejalan dengan prinsip manajemen media Divisi Humas Polri untuk menaikkan isu positif dan menekan isu negatif.

"Secara langsung dan tidak langsung membuat public trust meningkat. Setidaknya melihat polisi semakin baik, jaminan keamanan semakin terasa oleh masyarakat," kata Iqbal saat workshop bertema 'Dalam Menjaga Citra Polri Melalui Asistensi Terhadap Rumah Produksi Kreatif Film Agar Tidak Kontra Produktif' di Hotel Diradja, Kamis (30/1).

Namun jika tayangan yang menampilkan cara membawa tersangka, memakai seragam, teknik tidak sesuai standard operational procedure tidak benar, akan memengaruhi persepsi publik.

"Kalau bicara dalam memengaruhi persepsi publik, media online radio, itu kalah dengan televisi yang bisa 100 persen memengaruhi, mengedukasi kalau kita salah. (Jika) Edukasi tidak tepat, (maka) tujuan utama jadi tidak tepat. Kita melakukan satu persepsi tayangan kriminal ini ada aturan mainnya," paparnya.

Sementara itu, Polri juga membuka diri jika pihak rumah produksi memerlukan kantor polisi, kendaraan patroli, hingga peran polisi dalam pembuatan film.

"Kita komunikasikan, bisa bantu biar hasilnya maksimal dan mengedukasi masyarakat, terutama mereka yang ingin masuk ke polisian," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas), Brigjen Argo Yuwono.

Sementara Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, program sinetron di televisi kerap lemah lantaran kurangnya persiapan, termasuk di antaranya karena kejar tayang.

"Mungkin karena sosok (polisi) cuma tempelan, maka mereka tidak perlu memahami secara baik itu akan akan membuat persepsi yang negatif di masyarakat" ujarnya.

Hadi mengatakan, rumah produksi harus menghargai etika profesi seperti kepolisian agar tak diberi sanksi.

"Sebelum jatuhkan sanksi, kami undang terlebih dahulu, kita peringatkan itu ada yang salah dalam tayangan," demikian Hadi.