Berita

Aksi protes Walhi di depan Gedung Balaikota/RMOL

Politik

Desak Hentikan Revitalisasi Monas, Walhi: Tidak Ada Alasan 'Sudah Terlanjur'

KAMIS, 30 JANUARI 2020 | 16:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai tidak perlu ada proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) di Kawasan Medan Merdeka.

Sebab revitalisasi tersebut dinilai bukannya menambah cantik Monas, namun justru mengorbankan banyak pepohonan yang seharusnya menjadi
kawasan hijau dan resapan air.

"Pengalihfungsian ruang terbuka hijau menjadi beton adalah bentuk lemahnya komitmen pemerintah DKI Jakarta terhadap pemulihan lingkungan hidup," ujar aktivis Kampanye Pemulihan Lingkungan Hidup dan HAM Walhi DKI Jakarta, Naibaho, saat menggelar aksi di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Kamis (30/1).

"Pengalihfungsian ruang terbuka hijau menjadi beton adalah bentuk lemahnya komitmen pemerintah DKI Jakarta terhadap pemulihan lingkungan hidup," ujar aktivis Kampanye Pemulihan Lingkungan Hidup dan HAM Walhi DKI Jakarta, Naibaho, saat menggelar aksi di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Kamis (30/1).

Walhi pun mendesak Pemprov DKI segera menghentikan proyek revitalisasi dan segera mengembalikan Monas ke fungsi awal sebagai ruang terbuka hijau.

"Alasan keterlanjuran tidak dibenarkan hingga kemudian diakomodir dalam kebijakan tata ruang. Pemerintah DKI Jakarta hari ini tidak boleh mengulangi hal yang sama," tegasnya.

Tak hanya itu, Walhi turut mempertanyakan urgensi dilakukannya revitalisasi kawasan Monas. Dengan kondisi Jakarta yang darurat ekologis dan sangat membutuhkan banyak pohon, seharusnya pohon di Jakarta mendapat perlakuan khusus.

"Seperti pendataan seluruh pohon pohon Jakarta dimulai dari jenis, kondisi, dan monitoring secara rutin untuk melihat kondisi pohon di Jakarta," pungkasnya.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya