Berita

Aksi protes Walhi di depan Gedung Balaikota/RMOL

Politik

Desak Hentikan Revitalisasi Monas, Walhi: Tidak Ada Alasan 'Sudah Terlanjur'

KAMIS, 30 JANUARI 2020 | 16:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai tidak perlu ada proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) di Kawasan Medan Merdeka.

Sebab revitalisasi tersebut dinilai bukannya menambah cantik Monas, namun justru mengorbankan banyak pepohonan yang seharusnya menjadi
kawasan hijau dan resapan air.

"Pengalihfungsian ruang terbuka hijau menjadi beton adalah bentuk lemahnya komitmen pemerintah DKI Jakarta terhadap pemulihan lingkungan hidup," ujar aktivis Kampanye Pemulihan Lingkungan Hidup dan HAM Walhi DKI Jakarta, Naibaho, saat menggelar aksi di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Kamis (30/1).

"Pengalihfungsian ruang terbuka hijau menjadi beton adalah bentuk lemahnya komitmen pemerintah DKI Jakarta terhadap pemulihan lingkungan hidup," ujar aktivis Kampanye Pemulihan Lingkungan Hidup dan HAM Walhi DKI Jakarta, Naibaho, saat menggelar aksi di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Kamis (30/1).

Walhi pun mendesak Pemprov DKI segera menghentikan proyek revitalisasi dan segera mengembalikan Monas ke fungsi awal sebagai ruang terbuka hijau.

"Alasan keterlanjuran tidak dibenarkan hingga kemudian diakomodir dalam kebijakan tata ruang. Pemerintah DKI Jakarta hari ini tidak boleh mengulangi hal yang sama," tegasnya.

Tak hanya itu, Walhi turut mempertanyakan urgensi dilakukannya revitalisasi kawasan Monas. Dengan kondisi Jakarta yang darurat ekologis dan sangat membutuhkan banyak pohon, seharusnya pohon di Jakarta mendapat perlakuan khusus.

"Seperti pendataan seluruh pohon pohon Jakarta dimulai dari jenis, kondisi, dan monitoring secara rutin untuk melihat kondisi pohon di Jakarta," pungkasnya.


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya