Joko Widodo dan Maruf Amin/Net
Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tidak menggembirakan, ada banyak catatan dan evaluasi yang perlu dibenahi.
Demikian disampaikan oleh Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/1).
Menurutnya, dalam 100 hari pertama Jokowi-Maruf, terdapat tiga masalah utama yang perlu disoroti.
Pertama terjadi penurunan daya beli masyarakat, lalu naiknya biaya pelayanan publik, dan terakhir masalah manajemen BUMN yang tersandung mega skandal korupsi.
Menurut Ade, pemerintah perlu menaruh perhatian pada tiga masalah itu. Pasalnya, ketiga masalah tersebut seakan membuat program prioritas pemerintah seperti omong kosong belaka.
Program prioritas pemerintah untuk transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dan SDM, serta deregulasi, menurut Ade seharusnya diletakkan dalam tujuan untuk utama, guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Hanya saja, jika melihat tren naiknya biaya layanan publik, seakan menjadi jawaban program prioritas itu belum berjalan maksimal, atau mungkin belum berjalan sama sekali.
"Tentu saja ini akan memunculkan pertanyaan apakah program prioritas itu telah berjalan sesuai dengan tujuan yang dimaksud," ujarnya.
Ade menilai, bila ada kesulitan dalam menjalankan program prioritas, seharusnya presiden dan wapres bersinergi agar dapat efektif dalam mencari solusi, supaya program yang bertujuan baik itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicanangkan.
"Masalah-masalah tersebut tentu bisa lebih efektif dipecahkan jika ada sinergi peranan yang efektif antara Presiden dan Wapres," pungkasnya.
