Berita

Diskusi Reboan PKB/Net

Politik

Jangan Panik, PKB Minta Pemerintah Edukasi Masyarakat Soal Corona

RABU, 29 JANUARI 2020 | 18:49 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Korban meninggal dunia akibat serangan virus corona terus bertambah. Pihak berwenang China bahkan menyebutkan sedikitnya total korban meninggal mencapai 132 jiwa. Sementara jumlah kasusnya mencapai 6.056 kasus dan 70 kasus di luar China.

Karena itu, pemerintah diminta lebih waspada menghadapi kemungkinan masuknya virus corona ke Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A. Muhaimin Iskandar mengatakan, kewaspadaan dari semua pihak harus ditingkatkan, mulai dari pemerintah terutama Kementerian Kesehatan, keimigrasian yang menyangkut lalu lintas perpindahan manusia, termasuk Kementerian Perhubungan dan juga masyarakat secara luas.

Demikian disampaikan Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar saat membuka Diskusi Reboan bertajuk "Bersatu Menghadapi Endemik Virus Corona" di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).


"Kita dikejutkan dengan adanya virus corona. Kekhawatiran terjadi di seluruh belahan dunia, bahkan muncul trauma dan ketakutan. Saya pun sangat khawatir, siaga, dan waspada terhadap kemungkinan berkembangnya virus di negara kita. Waspada harus ada dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, juga instansi seperti Kemenkes, Imigrasi, lalu lintas perpindahan manusia patut dilakukan kewaspadaan tingat tinggi," tuturnya.

Cak Imin mengatakan, beberapa negara bahkan telah membuat kebijakan untuk menutup diri dan menghentikan pintu lalu lintas migrasi.

"Indonesia tak menutup kemungkinan itu ataupun membuat pintu monitor dan antisipasi sehingga Imigrasi diawasi dengan ketat. Sebagaimana kita juga diawasi ketat ketika masuk negara lain sebagai langkah antisipasi," serunya.

Menurutnya, ada sejumlah langkah yang perlu ditekankan dalam mencegah penyebaran virus corona di antaranya Kemenkes dan lembaga lain terkait harus secepatnya memberikan informasi secara detail dan seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai langkah pencegahan dan sebagainya.

"Makanya, saya instruksikan kader PKB seluruhnya untuk bantu membagi desiminasikan info secara cepat dan tepat," tuturnya.  

Selanjutnya adalah antisipasi border lalu lintas migrasi manusia. "Penanganan cepat dan isolasi cepat jika ada yang suspect terkena. Dan keterlibatan semua pihak mutlak adanya. Maka kita bersama-sama, bersatu menghadapi corona yang mengancam ini," katanya.

Senada dengan Cak Imin, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Anggia Ermarini mengatakan, kewaspadaan semua pihak harus ditingkatkan. Termasuk masyarakat juga diminta untuk meningkatkan imun tubuhnya.

"Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah edukasi kepada masyarakat, dan itu penting. Imunnya harus kuatlah, makan sayur, minum air putih yang banyak, cuci itu penting," tutur doktor Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini.

Anggia menekankan bahwa pencegahan virus corona agar tidak masuk ke Indonesia harus menjadi fokus perhatian. Misalnya dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk seperti bandara, pelabuhan atau pintu-pintu lainnya yang ada kemungkinan masuk.

"Maka harus di-screening dengan semaksimal mungkin. Karena apa, vaksin itu hanya untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Karena ini kan penyakit menular ya jadi transmisi yang kemudian perlu dihambat," tutur Ketua Umum PP Fatayat NU ini.

Menurut Anggia, pihaknya sudah mendapatkan penegasan dari Kemenkes bahwa pemerintah sangat serius menghadapi kemungkinan masuknya virus corona ke Indonesia.

"Jadi sudah siaga satu lah. DPR dan pemerintah perlu melakukan edukasi agar menenangkan masyarakat. Ini kan penting agar tidak panik. Sebab kalau panik itu bisa gampang masuk penyakit. Coba tanya ke dokter, kalau panik itu gampang kena penyakit, jadi enggak boleh panik. Panik itu melemahkan daya tubuh. Masyarakat harus tenang," tuturnya.

Pihaknya meminta Kemenkes, Kominfo dan Kemenhub untuk berkoordinasi agar isu virus corona ini dapat terkelola dengan baik. "Kalau Kemenkes bilang sudah siap, tapi apakah sudah berkoodinasi dengan Kominfo. Buktinya hoax bertebaran," kata Anggia.

Karena itu, Komisi IX DPR berencana memanggil Menteri Kesehatan dr. Terawan untuk meminta penjelasan lebih rinci mengenai kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi ancaman virus corona yang menjadi teror bagi dunia saat ini.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya