Berita

Presiden PKS, Sohibul Iman/RMOL

Politik

Pemerintah Harus Evakuasi WNI Di Wuhan, Dosa Besar Kalau Berujung Kematian

RABU, 29 JANUARI 2020 | 18:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Permintaan evakuasi dari kalangan mahasiswa dan warga negara Indonesia (WNI) di Wuhan, China hingga kini belum direalisasikan pemerintah RI.

Dilaporkan, sebanyak 224 WNI dan mahasiswa berdomisili di Provinsi Hubei, China yang tersebar di wilayah Wuhan, Xianning, Huangshi, Jingzhou, Xianyang, dan Enshi khawatir dengan penyebaran virus corona.

Bahkan, di kota Jingzhou dilaporkan ada satu balita dan satu orang ibu hamil WNI yang harus segera dievakuasi dari kota yang sudah terisolasi.


Merespons kondisi ini, Presiden Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Sohibul Iman mendesak pemerintah memprioritaskan keselamatan WNI di China untuk meminimalisir korban jiwa.

"Saya kira kita sama-sama sepakat bahwa menyelamatkan warga Indonesia itu adalah merupakan kewajiban pertama dari pemerintah," ujar Sohibul dalam jumpa pers di Kantor DPP Nasdem, Jalan RP. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua DPR ini juga meminta agar pemerintah segera melakukan langkah konkret dengan menerapkan sejumlah opsi evakuasi.

"Kami berharap pemerintah melakukan suatu action bagaimana menyelamatkan mereka, dan bila perlu mereka dievakuasi. Apakah dievakuasi ke Indonesia atau ke tempat lain yang lebih aman di sana," sebut Sohibul.

Namun demikian, Sohibul berharap pemerintah betul-betul menjadikan opsi evakuasi WNI ke Indonesia sebagai prioritas.

"Karena bagi kita dan khusus bagi pemerintah, kematian warga negara itu adalah sesuatu dosa besar. Sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian yang luar biasa terhadap hal ini," tuturnya.

Adapun mengenai langkah pencegahan, mantan Rektor Universitas Paramadina ini meminta pemerintah segera membuat prosedur khusus dan tegas dalam menangkal masuknya wabah ke Indonesia.

"Tentunya bagaimana mencegah menyebarnya virus, baik itu melalui wisatawan ataupun hal-hal lain," demikian Sohibul.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya