Nadiem-Yasonna-Fachrul/Rep
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin telah memasuki 100 hari kerja setelah dilantik pada 20 Oktober 2019.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan, 100 hari Jokowi-Maruf adalah momen yang tepat untuk melakukan evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju.
"100 hari Jokowi-Maruf banyak menteri yang perlu di-reshuffle. Contoh Nadiem, Yasonna, dan Fachrul," ujar Jerry saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/11).
Menurut dia, kinerja Jokowi yang
speed, focus, strong and right tidak diimbangi dengan menterinya yang kerap bikin gaduh, dan cari sensasi, serta cari muka.
"Belum lagi sejumlah menteri yang kebijakannya kerap blunder.
No concept and no master plan. Setidaknya sang menteri harus paham tupoksinya mereka apa?" sebut Jerry.
Masalah lain, koordinasi dan komunikasi antar lembaga belum berjalan dengan baik.
Jerry kemudian merinci kenapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly; dan Menteri Agama, Fachrul Razi tidak layak dipertahankan.
"Contoh Nadiem dengan menghapus UN, saya nilai belum terlalu urgent. Padahal ada yang penting diurus misalkan intolerasi dan radikalisme di kalangan siswa dan guru," ungkapnya.
Menurut data 6 dari 10 guru termasuk paham intoleran. Pelajaran pendidikan moral Pancasila, pembentukan karakter, serta pemahaman budaya sangat penting.
"Itu yang pantas dilakukan ketimbang menghapus mata pelajaran bahasa Inggris bahkan Paud," tutur Jerry.
Lanjut dia, belum lagi Yasonna yang bikin gaduh dengan ocehannya yang kurang bermutu "soal Tanjung Priok".
Padahal banyak PR yang mesti dikebut, kasus "penjara mewah" belum tuntas, status tinggal orang asing yang sudah
overstay, LSM yang bermasalah, dan terakhir kasus buron Harun Masiku.
"Evaluasi anggota kabinet yang kerap blunder. Ganti dengan yang bisa membuat adem dan kondusif," imbuh Jerry.
Menteri ketiga yang perlu di-
reshuffle adalah Fachrul. Beberapa kebijakan Ketua Tim Bravo-5 itu dinilai irasional.
"Contoh pelarangan ibadah Natal di Sumbar. Bukan jadi mediator, malahan memperuncing masalah dengan mengatakan ada kesepakatan bersama agar tidak digelar ibadah Natal kendati dikritik DPR dan GAMKI saat itu," sebut Jerry.
"Bahkan,
statement-nya yang kontroversi dicercah netizen dan tokoh agama Islam. Belum lagi dirinya sok jubir kelompok intoleran," tutupnya menambahkan.
