Berita

Andi Arief dan Rachland Nashidik/Net

Politik

Andi Arief Dan Rachland Nashidik Akan Sambangi PTIK Minta Klarifikasi Soal Harun Masiku

RABU, 29 JANUARI 2020 | 14:31 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Dua politikus Partai Demokrat Andi Arief dan Rachland Nashidik atas nama hati nurani dan kesadaran politik demokratik mendesak aparat penegak hukum membuka perjalanan dan keberadaan tersangka Harun Masiku.

Andi dan Rachland dalam keterangan pers siang ini, Rabu (29/1) menyebutkan, pers Indonesia khususnya Tempo telah dengan berani menunjukkan komitmennya pada kebenaran dengan "mengambil alih" investigasi kasus Harun Masiku yang seharusnya bisa dilakukan penegak hukum.

Saat aparat hukum dan otoritas politik menyampaikan Masiku berada di luar negeri, laporan Tempo justru menyampaikan temuan berbeda.


Pada saat OTT tim KPK yang menyasar Komisioner KPU Wahyu Setiwan dkk tanggal 8 Januari 2020, Harun ternyata ada di Jakarta. Dia dibawa seseorang ke Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari tempat itu kemudian dia hilang hingga hari ini.

"Dan anehnya aparat hukum tidak kelihatan menaruh perhatian pada laporan Tempo tersebut," ujar Andi dan Rachland.

Untuk itu, KPK dan Polri didesak untuk melakukan langkah yang seharusnya sejak awal cepat diambil, yakni memeriksa kebenaran laporan Tempo tersebut.

"Ada apa sebenarnya di PTIK? Kenapa, bila benar laporan Tempo tersebut, Harun Masiku dibawa ke PTIK? Untuk mencegah dan melindunginya dari pencarian KPK? Tapi kenapa di PTIK, yang notabene lembaga pendidikan kepolisian yang terhormat?" ungkap mereka.

Andi dan Rachland akan menunggu satu pekan terhitung dari hari ini, untuk mendapatkan jawaban terang dari aparat hukum.

Apabila setelah itu masih belum ada jawaban, Andi dan Rachland sebagai individu WNI, mewakili hak rakyat untuk tahu, hak kita semua, akan mendatangi PTIK untuk mendapat klarifikasi tentang keberadaan Harun.

"Rakyat tak boleh diam saja," pungkas Andi dan Rachland menutup keterangan pers mereka.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya