Menteri KKP. Edhy Prabowo/Humas KKP
Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin memasuki masa 100 hari kerja.
Di bidang perikanan dan kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sejumlah gebrakan. Mulai dari reformasi perizinan, menangkap kapal asing pelaku illegal fishing, pembebasan nelayan Indonesia, hingga penguatan kerja sama internasional dan sumber daya manusia.
KKP di bawah kepemimpinan Edhy Prabowo telah menunjukkan eksistensi dalam mempertahankan kekayaan laut Indonesia.
"Waktu saya dipanggil Presiden sebagai menteri, ada dua arahan Presiden. Maskimalkan budidaya dan perbaiki komunikasi dengan nelayan," ujar Menteri Edhy saat bersilaturahmi dengan Gubernur Sumsel Herman Deru beserta Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan di Rumah Dinas Gubernur Sumsel, Minggu (26/1) lalu.
Sejak Edhy menjabat, sebanyak 7 kapal asing pencuri ikan berhasil ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSKDP).
Rinciannya, 3 kapal Filipina di Laut Sulawesi pada Oktober 2019, 1 kapal Malaysia di Selat Malaka pada November 2019, dan 3 kapal Vietnam di Laut Natuna Utara pada akhir Desember 2019.
Penangkapan terakhir cukup alot karena awak kapal Vietnam melakukan perlawanan sengit saat hendak ditangkap oleh kapal patroli PSDKP.
Sementara untuk reformasi perizinan adalah berupa Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) berbasis online. Sistem di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) ini sukses memangkas waktu pengurusan izin dari yang sebelumnya 14 hari menjadi 1 jam saja.
Sejak diluncurkan pada 30 Desember 2019 di Jakarta, SILAT sudah melayani ratusan perizinan. Rinciannya 79 unit SIUP, 389 unit SIPI, dan 28 unit SIKPI, dengan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 44.900.978.367.
Jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (1-20 Januari 2019) dengan nilai PNBP sebesar Rp 23.577.723.571, terjadi kenaikan mencapai hampir 90.43 persen.
Hal lain yang menjadi
concern Menteri Edhy selama memimpin KKP adalah pengembangan subsektor perikanan budidaya. Menurutnya, subsektor ini berpeluang besar dalam menopang perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja baru, lantaran baru 10 persen yang tergarap dari potensi yang ada di Indonesia.
Gebrakan lainnya dari Wakil Ketua Umum Gerindra ini adalah memperbaiki komunikasi dengan nelayan, termasuk dengan pembudidaya ikan, pengolah, pemasar, dan petambak garam melalui kunjungan lapangan dan pelaksanaan stakeholders meeting.
Begitu pula soal komunikasi dengan kepala daerah yang makin dibuka seluas-luasnya. Termasuk penataan regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.
