Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar yang diberi tajuk Kampus Merdeka.
Dalam program itu, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi dalam program Kampus Merdeka.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Arjuna Putra Aldino menuturkan, kebijakan Kampus Merdeka tidak cukup hanya sekedar upaya de-birokrartisasi, tetapi kampus juga harus merdeka dari pikiran intoleransi.
"Kami mengapresiasi ada reformasi pendidikan dalam kebijakan Kampus Merdeka. Tetapi reformasi pendidikan seharusnya mencakup pembersihan dunia pendidikan dari pikiran intoleran", ungkap Arjuna (26/01).
Dalam kajian GMNI, Arjuna melihat, kebijakan Kampus Merdeka pada intinya adalah de-birokrartisasi sistem pendidikan dengan memberi otonomi terhadap kampus dalam mendirikan program studi baru, melakukan re-akreditasi, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH) serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks).
Menurut Arjuna, saat ini dunia pendidikan tinggi di Indonesia kurang berkembang akibat iklim akademik dipenuhi dengan pikiran intoleran yang berbau sektarian. Sehingga pikiran mahasiswa bersifat tertutup dan menjadi ladang empuk bagi para penggerak untuk menyemai populisme agama.
"Iklim akademik dikotori oleh pikiran intoleran yang sangat sektarian. Sehingga banyak mahasiswa dan civitas akademika pikirannya tertutup. Ini menjadikan ilmu kurang berkembang di kampus itu sendiri", tambah Arjuna
Dengan dominannya pikiran intoleran yang sektarian yang bercirikan epistemologi tertutup, menurut Arjuna membuat kebebasan akademik seakan terpasung. Ilmu pengetahuan menjadi dogmatis karena dipelajari dengan horizon pemikiran yang kaku dan terkungkung pada pikiran monolitik serta absolutisme.
"Kebebasan intelektual seakan lenyap. Karena kampus terkungkung oleh pikiran intoleran yang sektarian. Ilmu menjadi dogma. Hal ini yang membuat perguruan tinggi kita seringkali gagap menghadapi perubahan zaman", ungkap Arjuna
Kampus menurut Arjuna, seharusnya menjadi ladang sikap keterbukaan pemikiran dan pembaharuan. Lebih terbuka terhadap ide-ide kemajuan. Untuk itu, Arjuna mengungkapkan pentingnya pembersihan dunia pendidikan dari pikiran intoleran yang membuat dunia pendidikan menjadi jumud.
"Jalan satu-satunya program Kampus Merdeka harus memuat pengajaran tentang wawasan nusantara. Sehingga membuka cakrawala dunia pendidikan agar lebih terbuka, tidak jumud dengan pandangan sektarian", tutup Arjuna.
