Kenaikan harga gas elpiji 3 Kg dianggap memberatkan rakyat. Walau hal tersebut masih sebatas rencana tetapi rakyat sudah terlanjur resah. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani pun bersuara. Ia meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan harga gas elpiji 3 kg karena akan membebani masyarakat berdaya beli rendah.
"Kami ingin rencana pemerintah menaikkan harga LPG, termasuk mengonversi subsidi, dibatalkan," kata Muzani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (24/1).
Menurutnya, para pedagang informal selama ini sangat terbantu dengan harga tersebut. Sehingga rencana kenaikan harga gas elpiji harus dibatalkan.
Ia juga mengatakan mestinya pemerintah mengupayakan dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Bukan malah menambah beban masyarakat.
"Kalau ingin menaikkan, yaaa pada LPG yang dimanfaatkan atau dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Beban itu jangan ditambah ke bawah tetapi ke atas," saran Muzani.
Muzani berpandanan, pemerintah selalu mengatakan bahwa subsidi akan diberikan kepada sektor lain, namun, kenyataannya tidak efektif. Misalnya membangun jalan yang tidak selalu dimanfaatkan rakyat, tetapi untuk industri.
Kementerian ESDM berencana mengubah mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 Kg mulai Semester II 2020. Subsidi akan diubah menjadi langsung diberikan kepada masyarakat miskin. Sehingga harga LPG 3 kg akan naik karena disesuaikan dengan harga pasar, seperti LPG 12 kg. Dengan demikian penyaluran subsidi menjadi tepat sasaran.
Presiden Jokowi sendiri menjelaskan perubahan skema penyaluran subsidi tersebut belum diputuskan.
