Berita

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly/Net

Politik

Tidak Cukup Tegur Yasonna, Jokowi Harus Kembali Buat Perpres Larangan Anggota Kabinet Aktif di Parpol

JUMAT, 24 JANUARI 2020 | 22:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo tegur dan ingatkan menteri kabinet untuk hati-hati dalam memberikan pernyataan di ruang publik.

Teguran Jokowi ini pun dikaitkan dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly yang menjadi sorotan karena salah menyatakan keberadaan buronan KPK, Harun Masiku.

Harun yang merupakan mantan caleg PDIP itu, menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Keberadaan Harun simpang siur. Saat Wahyu ditetapkan tersangka bersama Harun pada 9 Januari lalu, dia disebut berada di Singapura sejak tanggal 6 Januari. Nyatanya, Harun pergi ke Singapura pada 6 Januari dan kembali ke Indonesia keesokan harinya, tanggal 7 Januari.

Soal teguran itu, pengamat politik, Ray Rangkuti berpendapat, Jokowi harus bersikap lebih tegas dengan mengeluarkan peraturan presiden mengenai larangan anggota kabinet aktif di partai politik.

"Bahwa semua anggota kabinet bukan pengurus partai. Saya kira komitmen itu harus ditegakkan lagi oleh Pak Jokowi," ujar Ray saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/1).

Pertimbangan untuk melakukan upaya itu, disebutkan Ray, karena Yasonna telah ikut campur terlalu jauh mengenai kasus PAW Anggota DPR RI PDIP Dapil Sumsel yang ditangani KPK.

"Masalah yang fundamen dari itu adalah membiarkan Pak Yasonna menjadi salah satu pendiri dari tim hukum PDIP itu loh," katanya.

Oleh karena itu, pernyataan Jokowi yang dianggap Ray sudah sangat geram dengan Yasonna harus diobati dengan penerbitan Perpres tersebut.

"Karena bagiamanpun kredibilitas Jokowi juga yang diuji juga. Makanya bagi saya enggak cukup itu. Itu harus ditindak lanjuti Pak Jokowi dengan meminta Pak Yasonna untuk tidak lagi mengurusi partai," jelasnya.

Peringatan Presiden Joko Widodo yang disampaikan di Istana Merdeka, Jumat (24/1), ditujukan kepada apa yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengenai keberadaan politikus PDIP Harun Masiku.

Jokowi berujar seolah memberikan warning kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju agar berhati-hati dalam berstatement, terutama perosalan data.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya