Berita

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly/Net

Politik

Tidak Cukup Tegur Yasonna, Jokowi Harus Kembali Buat Perpres Larangan Anggota Kabinet Aktif di Parpol

JUMAT, 24 JANUARI 2020 | 22:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo tegur dan ingatkan menteri kabinet untuk hati-hati dalam memberikan pernyataan di ruang publik.

Teguran Jokowi ini pun dikaitkan dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly yang menjadi sorotan karena salah menyatakan keberadaan buronan KPK, Harun Masiku.

Harun yang merupakan mantan caleg PDIP itu, menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.


Keberadaan Harun simpang siur. Saat Wahyu ditetapkan tersangka bersama Harun pada 9 Januari lalu, dia disebut berada di Singapura sejak tanggal 6 Januari. Nyatanya, Harun pergi ke Singapura pada 6 Januari dan kembali ke Indonesia keesokan harinya, tanggal 7 Januari.

Soal teguran itu, pengamat politik, Ray Rangkuti berpendapat, Jokowi harus bersikap lebih tegas dengan mengeluarkan peraturan presiden mengenai larangan anggota kabinet aktif di partai politik.

"Bahwa semua anggota kabinet bukan pengurus partai. Saya kira komitmen itu harus ditegakkan lagi oleh Pak Jokowi," ujar Ray saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/1).

Pertimbangan untuk melakukan upaya itu, disebutkan Ray, karena Yasonna telah ikut campur terlalu jauh mengenai kasus PAW Anggota DPR RI PDIP Dapil Sumsel yang ditangani KPK.

"Masalah yang fundamen dari itu adalah membiarkan Pak Yasonna menjadi salah satu pendiri dari tim hukum PDIP itu loh," katanya.

Oleh karena itu, pernyataan Jokowi yang dianggap Ray sudah sangat geram dengan Yasonna harus diobati dengan penerbitan Perpres tersebut.

"Karena bagiamanpun kredibilitas Jokowi juga yang diuji juga. Makanya bagi saya enggak cukup itu. Itu harus ditindak lanjuti Pak Jokowi dengan meminta Pak Yasonna untuk tidak lagi mengurusi partai," jelasnya.

Peringatan Presiden Joko Widodo yang disampaikan di Istana Merdeka, Jumat (24/1), ditujukan kepada apa yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengenai keberadaan politikus PDIP Harun Masiku.

Jokowi berujar seolah memberikan warning kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju agar berhati-hati dalam berstatement, terutama perosalan data.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya