Bustami Zainudin (paling kiri)/Ist
DPD RI mendesak pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan berupa PP yang mengatur tentang hutan adat, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 67 UU 41/1999 tentang Kehutanan.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menyatakan, faktanya masih ada dan diakui keberadaannya. Mereka, kata Bustami berhak memungut hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
Menurut Bustami, DPD RI akan mendorong Pemerintah untuk melindungi masyarakat sekitar hutan, khususnya masyarakat adat, yang rawan dan rentan dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh pihak luar.
"Agar mereka tidak terpinggirkan di tanah kelahiran. Apalagi UU 41/1999 yang sudah berusia 20 tahun, belum mengantisipasi perubahaan peruntukan hutan yang berada di sekitar dan dalam kawasan hidup masyarakat adat," ungkap Bustami saat menjadi narasumber di Kampus Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, (21/1).
Dalam acara bertajuk “Membangun Sinergi dalam Upaya Konservasi Sumberdaya Hutan dan Lingkunganâ€, Bustami menyampaikan pentingnya kebutuhan sumber daya manusia dalam mengawasi dan melindungi kawasan hutan.
DPD RI, tambah Bustami akan mendukung pengadaan polisi khusus hutan dalam jumlah yang memadai, sehingga alih fungsi hutan untuk kepentingan pertambangan, perkebunan dan kebutuhan lain tetap terkontrol dan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Selain SDM kehutanan, DPD RI juga mendesak pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai dan berimbang antara pusat dan daerah terkait dengan penegakan-penegakan hukum di sektor kehutanan.
Diskusi yang dibuka oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga menghadirkan Narasumber lainnya, Kustanta Budi Prihatno, Dirjen planologi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan, Hanan A. Razak MS, Anngota DPR RI, dan pembicara lainnya dari LSM dan pengamat kehutanan.
