Diskusi tentang Omnibus Law yang diadakan YLBHI di Jakarta/RMOL
Pemerintah melakukan terobosan dengan merampungkan penyederhanaan (Omnibus Law) payung hukum Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.
RUU ini rencananya akan diajukan ke DPR dalam waktu dekat dan ditargetkan bisa tuntas dibahas selama tiga bulan.
Namun Omnibus Law ini mendapat penolakan dari para buruh dan kaum pekerja yang menilai RUU Cipta Lapangan kerja tak lebih hanyalah menguntungkan investor semata.
Bahkan Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif Untuk Demokrasi (Sindikasi) Ellena Ekarahendy dengan tegas menyatakan Omnibus Law adalah cara pemerintah menumbalkan kaum pekerja.
"Omnibus ini mengancam kaum pekerja. Akan terjadi gelombang PHK besar-besaran jika ini disahkan," ujarnya saat menjadi narasumber dalam diskusi publik '
Omnibus Law Untuk Siapa? ' digedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).
Ellena mengatakan, kehidupan buruh akan semakin sulit karena tidak ada jaminan bagi kaum pekerja. Selain itu, mereka pun hanya akan menjadi pekerja temporer yang hanya mampu mencukupi kehidupannya hari ini.
Lebih lanjut Ellena menjelaskan, sejak zaman Orba Indonesia, para pekerja selalu dicekoki pikiran bahwa tanpa investasi asing dan global, maka akan sulit bertahan. Dengan narasi demikian, tanpa sadar kaum pekerja dipaksa tunduk dengan aturan yang sesungguhnya menguntungkan kaum pengusaha.
"Nama cipta lapangan kerja terkesan manis sekali ini. Namun ini hanyalah pelemahan kelas pekerja. Ini ancaman bagi kita semua. Mereka sedang mencari secure untuk bisa bertahan dengan bisnisnya," pungkasnya.
