KOREKSI besar dalam perekonomian akan terjadi sebelum akhir tahun 2020. Sekarang, di Januari 2020, kondisi perekonomian sudah sangat mengkhawatirkan.
Bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah, kaum buruh, juga petani di desa, untuk dapat survive saja sudah sulit. Pembangunan fisik yang tampak nyata tidak berelasi dengan peningkatan kesejahteraan mereka.
Di desa, petani tidak bahagia karena selalu tekor setelah panen. Apalagi di banyak daerah, panen dipastikan gagal karena terkena banjir. Desa akan kekeringan cash di pertengahan tahun 2020.
Di kota, situasi tidak kalah buruknya. Pemerintah terus mencabut subsidi bagi kalangan kecil dan menengah, sementara kalangan atas -1 % orang terkaya di Indonesia- terus dimanja dengan berbagai subsidi, rente, dan kemudahan pajak.
Sebagai contoh yang paling jelas adalah dalam kasus gas. Harga gas melon 3 kg, yang paling banyak dikonsumsi oleh usaha kecil, akan dicabut subsidinya oleh pemerintah. Harga gas melon akan naik, sehingga usaha kecil terpaksa menaikkan harga produknya.
Belum lagi ditambah dengan pencabutan subsidi harga TDL bagi pelanggan kecil. Kebijakan-kebijakan ini mengurangi daya beli masyarakat kecil.
Sementara pada saat yang sama, pemerintah mengusulkan untuk menambah subsidi bagi kebutuhan gas industri besar. Trader gas, para pemungut rente terus dimanjakan oleh pemerintah. Selain tidak adil, kebijakan pemerintah semacam ini justru berbahaya.
Industri tetap tidak akan dapat menjual produknya pada saat daya beli masyarakat melemah. Tandanya: banyak industri mengalami gagal bayar.
Zombie company -perusahaan yang meminjam hanya untuk membayar bunga utangnya- semakin banyak bermunculan di pasar saham (lebih dari 30%).
Di BUMN, semua borok juga mulai terbuka, busuknya pengelolaan korporasi negara selama ini sudah terkuak. Yang belakangan terbuka, seperti Garuda, Jiwasraya, dan Asabri, barulah “puncak gunung es†dari dalamnya masalah ini.
Koreksi di BUMN sudah mulai terlihat. Dampak dari koreksi ini yang paling langsung adalah akan turunnya kontribusi BUMN terhadap pemasukan di APBN.
Sumber dari koreksi besar lainnya, di pasar keuangan, adalah dari sektor asuransi dan reksadana. Banyaknya kasus saham gorengan (baca: pembobolan) dalam dunia para pemain pasar ini, ditambahnya dengan lemahnya pengawasan otoritas OJK -yang diduga sengaja, mengingat rekam jejak ketua OJK yang di masa lalunya terlibat Skandal Century - akan membangkitkan gelombang ketidakpercayaan besar di kalangan pelaku pasar asuransi dan reksadana.
Besar aset industry asuransi umum Rp 142 triliun sedangkan dana kelolaan reksanadana mencapai Rp 550 triliun. Akan sangat besar goncangannya bila 40%, estimasi seorang ekonom, dana dari pasar tersebut pergi. Koreksi ini akan memukul kalangan kelas menengah.
Koreksi yang paling tidak diduga justru berasal dari dunia perdagangan digital (
e-commerce). Karena dunia digital sering dijadikan pemerintah Jokowi semacam “ratu adil†bagi terpuruknya perekonomian. Padahal koreksi juga akan segera terjadi pada bisnis ini di tahun 2020. Karena kenyataan bisnis ini sebenarnya tak lebih dari suatu model
money game “bakar uangâ€, semi Ponzi. Siapa yang invest pertama akan untung, sementara yang terakhir akan buntung.
Softbank sudah mulai goyah, dan kemungkinan juga akan terjadi hal yang sama dengan Alibaba dan segala industri turunannya di Indonesia. Model pemasaran dengan diskon gila-gilaan,
future valuation yang tidak rasional (karena mereka mengasumsikan daya beli para
user terlalu besar) akan segera mengalami koreksi besar. Karena bagaimanapun daya beli masyarakat yang sedang menurun tetap tidak dapat membeli produk-produk ini.
Koreksi dalam industri digital ini akhirnya akan membuka mata para pemuda milenial dan kelas menengah terdidik tentang kenyataan terpuruknya perekonomian nasional.
Dengan bergabungnya seluruh faktor koreksi besar tersebut di atas -koreksi ekonomi makro ditambah korporat dan digital- ditambah dengan faktor politik yang sekamnya belum padam pasca Pilpres, terutama pada faktor aama yang sangat sensitif, maka bukan tidak mungkin pada tahun ini Indonesia akan mengalami sejarah sosial yang sangat buruk.
Suatu hal yang tidak bisa diperlambat, bila respons pemerintah tetap seperti biasanya. Bahkan mungkin dapat dipercepat, bila respons kita sesuai.
Penulis adalah peneliti dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR)
