Daripada Kapal Perang, Lebih Baik Natuna Dibentengi 2 Ribu Kapal Ikan

Pemerintah Indonesia dinilai tidak perlu mengerahkan kapal perang saat menghadapi kapal nelayan dan coast guard dari China yang memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara.

Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Bursah Zarnubi mengatakan pemerintah Indonesia cukup membuat ribuan kapal ikan untuk melaut di wilayah tersebut.

"Kita bikin dua ribu kapal ikan, biarkan anak (warga) Natuna yang mengerjakan. Satu kapal itu seribu sampai sepuluh ribu ton paling kecil. Jadi tiap hari ada dua ribu kapal baris tuh cari ikan. Jadi dibentengi begitu saja," ujarnya dalam diskusi bertema "Tantangan Geopolitik Indonesia dalam Perspektif Global dan Kawasan" di Kantor DPP PGK, Jalan Duren Tiga Jaya 7, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (17/1).

Cara itu tidak hanya bisa menjaga hak berdaulat Indonesia, tapi juga bisa menjadi ladang pendapatan hasil tangkapan ikan yang nilainya diprediksi bisa mencapai 10.000 triliun ton per tahun.

"Buat keuntungannya, kapal ikan bisa melakukan patroli di laut tapi juga menghasilkan produksi, bisa 500 juta atau satu triliun ton satu tahun, dua ribu kapal minimal 10 ribu ton," jelasnya.

Sehingga, pemerintah Indonesia tidak perlu mengeluarkan uang banyak hanya untuk membeli kapal perang. Karena, kata Bursah, dalam kondisi saat ini belum akan terjadi perang.

"Jadi kita nggak perlu keluar uang demi kapal perang, karena nggak mungkin perang. Belum mungkin perang. Amerika kemarin konflik dengan Iran aja nggak jadi perang," pungkasnya.