Berita

Tim hukum PDIP bersama Ketua KPU RI/RMOL

Politik

Tim Hukum PDIP Sowan Ke KPU Hingga Dewan Pers, Pengamat: Safari Semacam Itu Tidak Elok

JUMAT, 17 JANUARI 2020 | 15:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Safari yang dilakukan tim hukum DPP PDIP ke berbagai lembaga dinilai tak pantas dilakukan terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat politik dari Exposit Strategic Political, Arif Susanto mengatakan, safari yang dilakukan tim hukum DPP PDIP ke KPU, Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan ke Dewan Pers serta ke Bareskrim Polri tidak elok dilakukan oleh partai berlambang banteng tersebut.

"'Safari' semacam itu tidak elok," kata Arif Susanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/1).


Alasannya kata Arif, proses hukum di KPK sedang berlangsung sehingga dinilai tidak perlu adanya perang opini.

"Pertama, proses hukum sedang berlangsung, dan tidak perlu ada perang opini," katanya.

Selain itu, Arif menilai sebaiknya tim hukum DPP PDIP menghormati dan membiarkan KPK bekerja secara profesional.

"Hanya lembaga penegak hukum yang dapat menjalankan peran penegakan hukum, jadi biarkan mereka bekerja secara profesional," tegasnya.

Terkait adanya ketidaksetujuan dari DPP PDIP terhadap penanganan proses hukum yang sedang berjalan di KPK, Arif menilai tim hukum DPP PDIP sebaiknya menyelesaikan persoalan hukum melalui praperadilan.

"Jika ada tindakan penegak hukum yang tidak profesional, bawa saja ke penyelesaian hukum (misalnya praperadilan) tanpa membawa persoalan meluas menjadi masalah politik," pungkasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya