Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi partai Gerindra, Syarif/RMOL

Politik

Pengeras Suara Peringatan Bencana Dinyinyiri, Gerindra: Cerdas Dikitlah Pengkritik Anies

KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 22:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Belajar dari pengalaman yang terjadi pasca banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah enam perangkat pengeras suara sebagai peringatan dini terhadap bencana.

Alat itu bernama disaster warning system (DWS) yang tergabung dalam sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) BPBD Jakarta.

Berdasarkan data APBD DKI yang diunggah di situs resminya, penambahan tersebut menghabiskan dana Rp 4,03 miliar yang terdiri dari pengadaan enam stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf radio dengan anggaran Rp 3,1 miliar, enam set pole DWS Rp 353 juta, enam set modifikasi software telementary dan warning console dengan amplifier 100W Rp 416 juta.


Lalu ada enam set coaxial arrester DWS Rp 14,124,172, enam set horn speaker 30 W Rp 7.062.086 juta, enam set storage battery 20 Ah, 24V Rp 70,618,918, enam set elemen antena Rp 90,392,564.

Namun seperti yang lalu-lalu, sejumlah pihak seakan memanfaatkan pembelian kali ini sebagai celah untuk kembali menyerang dan menyinyiri Pemprov DKI, khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Terkait hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari fraksi partai Gerindra, Syarif mengingatkan pengkritik Anies untuk dapat lebih teliti.

"Yang mahal kan stasiun radionya. Di akhir tahun kemarin sudah saya minta massa yang kontra Anies, kalau mau mengkritisi yang cerdas dikitlah. Sudah saya ingatkan itu, ini kejadian lagi," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (16/1).

Syarif menguraikan, saat itu perdebatan anggaran juga sempat terjadi dalam pembelian komputer. Sebagian anggota DPRD yang belum paham menganggap uang dengan jumlah miliaran itu hanya dibelikan untuk komputer saja.

Tetapi, jelasnya software dan juga big data pun turut dibelanjakan.

"Itu sudah selesai. Sekarang dimunculkan toa. Tidak cerdas dan menyesatkan untuk orang lain," sindirnya.

"Sebelum APBD di-upload ribut. Sekarang sudah di-upload tidak dilihat (diteliti) sudah melakukan kritik. (harusnya) Lihat rincian detailnya," tegas Syarif.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya