Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi partai Gerindra, Syarif/RMOL

Politik

Pengeras Suara Peringatan Bencana Dinyinyiri, Gerindra: Cerdas Dikitlah Pengkritik Anies

KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 22:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Belajar dari pengalaman yang terjadi pasca banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah enam perangkat pengeras suara sebagai peringatan dini terhadap bencana.

Alat itu bernama disaster warning system (DWS) yang tergabung dalam sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) BPBD Jakarta.

Berdasarkan data APBD DKI yang diunggah di situs resminya, penambahan tersebut menghabiskan dana Rp 4,03 miliar yang terdiri dari pengadaan enam stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf radio dengan anggaran Rp 3,1 miliar, enam set pole DWS Rp 353 juta, enam set modifikasi software telementary dan warning console dengan amplifier 100W Rp 416 juta.


Lalu ada enam set coaxial arrester DWS Rp 14,124,172, enam set horn speaker 30 W Rp 7.062.086 juta, enam set storage battery 20 Ah, 24V Rp 70,618,918, enam set elemen antena Rp 90,392,564.

Namun seperti yang lalu-lalu, sejumlah pihak seakan memanfaatkan pembelian kali ini sebagai celah untuk kembali menyerang dan menyinyiri Pemprov DKI, khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Terkait hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari fraksi partai Gerindra, Syarif mengingatkan pengkritik Anies untuk dapat lebih teliti.

"Yang mahal kan stasiun radionya. Di akhir tahun kemarin sudah saya minta massa yang kontra Anies, kalau mau mengkritisi yang cerdas dikitlah. Sudah saya ingatkan itu, ini kejadian lagi," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (16/1).

Syarif menguraikan, saat itu perdebatan anggaran juga sempat terjadi dalam pembelian komputer. Sebagian anggota DPRD yang belum paham menganggap uang dengan jumlah miliaran itu hanya dibelikan untuk komputer saja.

Tetapi, jelasnya software dan juga big data pun turut dibelanjakan.

"Itu sudah selesai. Sekarang dimunculkan toa. Tidak cerdas dan menyesatkan untuk orang lain," sindirnya.

"Sebelum APBD di-upload ribut. Sekarang sudah di-upload tidak dilihat (diteliti) sudah melakukan kritik. (harusnya) Lihat rincian detailnya," tegas Syarif.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya