Berita

Menteri Lingkungan Jepang Shinjiro Koizumi/Reuters

Dunia

Baru Dikaruniai Bayi, Menteri Lingkungan Jepang Ambil Cuti Melahirkan

RABU, 15 JANUARI 2020 | 13:19 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Lingkungan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan bahwa dia akan mengambil cuti melahirkan selama dua minggu.

Ini adalah kali pertama seorang menteri di kabinet Jepang secara terbuka berkomitmen untuk mengambil cuti semacam itu.

Diketahui bahwa pria 38 tahun yang menikah dengan seorang mantan pembaca acara televisi itu baru dikaruniai seorang bayi.


Dalam sebuah pertemuan kementerian pada Rabu (15/1), dia mengatakan bahwa keputusan cuti itu diambil karena dia merasa kesulitan untuk menyeimbangkan tugasnya sebagai menteri dan keinginannya untuk menemani bayinya.
"Saya ingin mengambil cuti selama dua minggu secara fleksibel, membuat pengecualian untuk tugas-tugas publik yang penting," kata Koizumi, seraya menambahkan bahwa dia berharap keputusannya akan membantu mengubah persepsi dan mendorong ayah lain untuk mengikutinya.

Langkah Koizumi disambut positif oleh Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga. Dia berharap bahwa langkah Koizumi bisa memberikan dampak positif pada laki-laki lainnya yang menjadi ayah.

"Penting untuk menciptakan suasana tempat kerja yang kondusif dan penerimaan sosial serta dukungan bagi para pria untuk meminta dan mengambil cuti orang tua," ujarnya.

Untuk diketahui bahwa kebijakan cuti melahirkan di Jepang termasuk yang paling "dermawan" di dunia. Pasalnya, kebijakan yang berlaku, memberikan cuti yang dibayar sebagian, hingga satu tahun kepada pria dan wanita yang baru memiliki bayi. Kebijakan bahkan lebih akomodatif bagi pekerja pemerintah.

Meski begitu, seperti dikabarkan Channel News Asia, hanya 6 persen ayah yang mengambil cuti melahirkan. Sementara di kalangan wanita, ada lebih dari 80 persen ibu yang mengambil cuti melahirkan. Namun di antara mereka, lebih dari 70 persen hanya mengambil cuti kurang dari dua minggu.

Sejumlah aktivis menilai bahwa hal itu terjadi akibat adanya tekanan dari pengusaha dan masyarakat yang menghargai jam kerja yang panjang.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya