Berita

Sekjen PDIP Hatso Kristiyanto/RMOL

Hukum

Agar Kepercayaan Publik Tidak Hilang, Seharusnya KPK Berani Periksa Hasto

SELASA, 14 JANUARI 2020 | 05:36 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan berbuntut pada terjaringnya orang dekat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bernama Saeful Bahri.

Saeful Bahri yang sehari-hari menjadi staf Hasto di DPP PDIP terjerat pasal sebagai pemberi suap kepada Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI daerah pemilihan (Daapil) Sumatera Selatan I, Riezki Aprilia.

Bahkan saat OTT yang dilakukan pada Rabu siang (8/1) penyelidik KPK sempat ditolak saat akan menggeledah di salah satu ruangan Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro No 58, Menteng, Jakarta Pusat.


Pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan, KPK harus membuktikan kepada publik bahwa lembaganya bekerja secara independen, berintegritas dan profesional.

Menurut Suparji, jika memang Hasto selaku Sekjen partai penguasa perlu diperiksa sebagai saksi, maka tidak ada pilihan lain bagi KPK untuk segera melakukan tindakan hukum.
 
"Seharusnya KPK tidak takut memeriksa siapapun, termasuk Sekjen partai jika memang yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk diperiksa sebagai saksi," kata Suparji kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (13/1).

Menurut Suparji, agenda pemeriksaan KPK terhadap Hasto bukan berarti tindakan penghakiman terhadap elite parti penguasa.

Kata alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, pemeriksaan itu diperlukan dalam rangka mencegah spekulasi publik apakah Hasto terlibat atau tidak dalam skandal suap oknum penyelenggara Pemilu.

"Pemeriksaan tidak dimaknai sebagai penghukuman atau penghakiman, tetapi sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan memberi keadilan supaya tidak terjadi fitnah atau macam-macam spekulasi (terhadap Hasto)," papar Suparji.

Suparji menegaskan, keberanian memeriksa Hasto adalah pertaruhan besar bagi KPK. Jika KPK tidak berani memeriksa, maka jangan salahkan publik apabila kepercayaan terhadap lembaga antirasuah menghilang.

"Saya bilang ini pertaruhan besar KPK. Blunder kalau hanya gegap gempita di awal tapi sunyi senyap berikutnya. Sudah terang jangan bikin gelap lagi. Ayo KPK, buat terang semuanya," pinta Suparji dengan penuh harap.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya