Berita

Hidayat Nur Wahid/Net

Hukum

3 Kasus Korupsi 'Paus' Jadi Ujian KPK Baru

MINGGU, 12 JANUARI 2020 | 07:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tiga kasus besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah menanti diselesaikan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kendali Firli Bahuri.

Hal itu seiring dengan pengungkapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa adaempat proyek Pelindo II yang merugikan negara hingga Rp 6 triliun.

“KPK pun sudah menandatangani MoU dengan BPK (dalam kasus ini),” ujar Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam akun Twitter pribadinya.


Dia lantas mengurai bahwa kasus Pelindo II ini menambah daftar kasus korupsi besar atau “paus” yang harus diselesaikan oleh KPK.

Sebab selain Pelindo II ada kasus Jiwasraya yang merugikan negara Rp 13 triliun dan Asabri dengan kerugian negara Rp 10 triliun.

“Ditunggu KPK yang berani dan jujur itu,” pungkasnya.

Empat proyek Pelindo II yang merugikan negara Rp 6 triliun sempat diungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Keempat proyek itu adalah perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kalibaru, dan juga global bond.

Selain itu, Pelindo II juga masih dalam pemeriksaan kasus mobile crane yang ditangani Bareskrim Polri. Kasus ini sudah masuk ke ranah pengadilan.

Ada juga kasus tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC). Kedua kasus ini merugikan negara hingga Rp 50 miliar.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya