Mandat rakyat Indonesia untuk Presiden Joko Widodo yang sangat mendesak adalah mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan perampokan Jiwasraya dan Asabri.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, sudah saatnya Jokowi sapaan akrab kepala negara untuk konsentrasi dalam penegakan hukum.
Terlebih ditekankan pada kinerja Kejaksaan Agung yang harus bisa mengembalikan dana Jiwasraya dan Asabri yang dirampok oleh Heru Hidayat, Hary Prasetyo dkk serta menghukum semua pelaku perampokan Jiwasraya dan Asabri seberat-beratnya.
Arief yakin bahwa para perampok Jiwasraya dan Asabri mendapat kan dukungan dan perlindungan dari orang orang dekat Jokowi. Jadi dengan mandat dari rakyat, Jokowi tidak boleh ragu untuk menyikat semua orang lingkarangnya yang dekat dengan para perampok Jiwasraya dan Asabri.
"Seperti dimasukkannya Hary Prasetyo sebagai staf di KSP di bawah pimpinan Moeldoko setelah menghancurkan Jiwasraya, ini bukti kalau perampok Jiwasraya itu ada di sekitaran Kangmas Joko Widodo," imbuhnya, Sabtu (11/1).
Karena itu, Jokowi harus mengevaluasi atau mencopot Moeldoko yang pernah menempatkan Hary Prasetyo dengan alasan tidak mengetahui siapa yang bersangkutan. Padahal tahun 2018, kasus Jiwasraya sudah meledak alias sudah kesulitan membayar polis para pemegang polis.
Lalu, lanjut Arief, kasus Asabri yang dibobol hingga Rp 10 trilun, ini juga bentuk perampokan yang paling mengerikan sepanjang sejarah di era Jokowi. Jangan sampai Asabri gulung tikar dan dana prajurit TNI-Polri hilang, dan memicu kemarahan yang punya dana di Asabri.
Dia pun menyarankan, Jokowi jangan pernah menyetujui untuk menalangi gagal bayar polis Jiwasraya dengan uang negara. Jangan ikuti jejak SBY seperti menangani kasus Bank Century.
"Nah, Pak Jaksa Agung segera dan cepat tangkat Heru Prasetyo cs. Jangan ragu-ragu ya," tutup Arief.
