Berita

Sani Abdul Fattah/Net

Hukum

GNPF Ulama: OTT Komisioner KPU Ingatkan Publik Pada Dugaan Kecurangan Pilpres

SABTU, 11 JANUARI 2020 | 13:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

RMOL. Uang suap sebesar Rp. 900 juta yang diminta tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak dimungkin untuk satu orang.

"Tidak mungkin uang sebanyak itu untuk sendiri. Sekali lagi, apa mungkin dia (Wahyu Setiawan) seorang yang bisa memutuskan?" kata Ketua GNPF Ulama Kota Binjai, Sani Abdul Fattah seperti dilansir dari Kantor Berita RMOLSumut, Sabtu (11/1).

OTT yang dilakukan KPK kepada salah seorang komisioner KPU pusat itu secara alamiah menyegarkan ingatan publik pada pemilihan presiden 2019.


"Ini bukan dibuat-buat, ini alamiah. OTT itu secara tak sadar mengingatkan kita kepada indikasi kecurangan pada Pilpres lalu," ujar Sani.

Dia juga mengatakan, tertangkapnya Wahyu menjadi bukti bahwa ada hubungan mesra antara komisioner KPU dengan PDIP yang pada 2019 lalu menjadi pengusung utama Joko Widodo.

"Tertangkapnya si komisioner ini menjadi bukti bahwa hubungan antara KPU dengan PDIP sangat mesra sekali," lanjut Sani.

Banyaknya kejanggalan pada tahapan dan proses pilpres, lanjut Sani, menjadi bukti adanya hubungan terlarang antara penyelenggara dan peserta pemilu.

"Dimulai dari kasus surat suara di dalam kontainer itu lah, penghitungan data yang entah bagaimana, enggak becus lah, pengumuman pemenang pilpres tengah malam lah, padahal masih banyak penghitungan yang belum selesai, bahkan yang paling aneh dimulai dari kotak surat suara yang dari kardus dan masih banyak lagi. Ada perselingkuhan antara PDIP dan KPU," tutur Sani.

"Dengan banyaknya problem-problem seperti ini, maka wajar jika kasus tertangkapnya komisioner ini melebar menjadi tuntutan pembubaran PDIP," imbuhnya menambahkan.

Indikasi lain, lanjut Sani, yang juga Ketua Satgas Anti Narkoba (SAN) Kota Binjai ini, selama ini, PDIP dinilai sebagai parpol yang getol membonsai KPK.

"Kan selama ini PDIP memang partai yang paling getol melemahkan KPK dengan begitu serius dan terus-menerus ingin merevisi UU KPK. PDIP juga masuk dalam daftar parpol yang 'produktif' menghasilkan koruptor," tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya