Berita

Sani Abdul Fattah/Net

Hukum

GNPF Ulama: OTT Komisioner KPU Ingatkan Publik Pada Dugaan Kecurangan Pilpres

SABTU, 11 JANUARI 2020 | 13:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

RMOL. Uang suap sebesar Rp. 900 juta yang diminta tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak dimungkin untuk satu orang.

"Tidak mungkin uang sebanyak itu untuk sendiri. Sekali lagi, apa mungkin dia (Wahyu Setiawan) seorang yang bisa memutuskan?" kata Ketua GNPF Ulama Kota Binjai, Sani Abdul Fattah seperti dilansir dari Kantor Berita RMOLSumut, Sabtu (11/1).

OTT yang dilakukan KPK kepada salah seorang komisioner KPU pusat itu secara alamiah menyegarkan ingatan publik pada pemilihan presiden 2019.


"Ini bukan dibuat-buat, ini alamiah. OTT itu secara tak sadar mengingatkan kita kepada indikasi kecurangan pada Pilpres lalu," ujar Sani.

Dia juga mengatakan, tertangkapnya Wahyu menjadi bukti bahwa ada hubungan mesra antara komisioner KPU dengan PDIP yang pada 2019 lalu menjadi pengusung utama Joko Widodo.

"Tertangkapnya si komisioner ini menjadi bukti bahwa hubungan antara KPU dengan PDIP sangat mesra sekali," lanjut Sani.

Banyaknya kejanggalan pada tahapan dan proses pilpres, lanjut Sani, menjadi bukti adanya hubungan terlarang antara penyelenggara dan peserta pemilu.

"Dimulai dari kasus surat suara di dalam kontainer itu lah, penghitungan data yang entah bagaimana, enggak becus lah, pengumuman pemenang pilpres tengah malam lah, padahal masih banyak penghitungan yang belum selesai, bahkan yang paling aneh dimulai dari kotak surat suara yang dari kardus dan masih banyak lagi. Ada perselingkuhan antara PDIP dan KPU," tutur Sani.

"Dengan banyaknya problem-problem seperti ini, maka wajar jika kasus tertangkapnya komisioner ini melebar menjadi tuntutan pembubaran PDIP," imbuhnya menambahkan.

Indikasi lain, lanjut Sani, yang juga Ketua Satgas Anti Narkoba (SAN) Kota Binjai ini, selama ini, PDIP dinilai sebagai parpol yang getol membonsai KPK.

"Kan selama ini PDIP memang partai yang paling getol melemahkan KPK dengan begitu serius dan terus-menerus ingin merevisi UU KPK. PDIP juga masuk dalam daftar parpol yang 'produktif' menghasilkan koruptor," tutupnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Awal Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Turun ke Rp2.668.000 per Gram

Senin, 22 Juni 2026 | 10:21

Harta Zita Anjani Melonjak Rp100 Miliar, Hari Purwanto: Mungkin Menang Lotre

Senin, 22 Juni 2026 | 10:11

Emas Antam Mandek di Awal Pekan, Satu Gram Rp2,6 Juta

Senin, 22 Juni 2026 | 09:49

Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem

Senin, 22 Juni 2026 | 09:43

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.812 per Dolar AS

Senin, 22 Juni 2026 | 09:30

Dolar AS Menguat di Tengah Amblesnya Yen dan Poundsterling

Senin, 22 Juni 2026 | 09:20

Trump Sebut Starmer Gagal, Isu Pengunduran Diri PM Inggris Kian Menguat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:11

Gibran Ingin Layanan Kesehatan di Wilayah 3T Diperkuat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:00

Rayakan HUT ke-499, Jakarta Berikan Tarif Spesial Rp1 untuk MRT, LRT, dan TransJakarta Hari Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 08:47

Bakal Turun Gunung Bareng PSI, Jokowi Dinilai Sulit Lepas dari Bayang-bayang Kekuasaan

Senin, 22 Juni 2026 | 08:46

Selengkapnya