Berita

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad/RMOL

Hukum

Pakar Hukum: Jangan Gaduh Di Awal, KPK Harus Usut Tuntas Suap Wahyu Setiawan

SABTU, 11 JANUARI 2020 | 13:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus mengusut tuntas aktor-aktor yang terlibat dalam kasus suap yang menjerat Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan politisi PDIP.

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengatakan jika tidak diusut, maka KPK akan dikenal hanya membuat ramai diawal, namun tidak tuntas dalam penyelesaian.

"Ini yang saya sebut, kalau sampai KPK hanya menggebrak disini saja tapi kemudian berhenti, tidak berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya," ucap Suparji Ahmad saat diskusi Polemik di Hotel Ibis Tamarin, Sabtu (11/1).


"Bagaimana kita ingat Century, bagaimana kita ingat e-KTP, BLBI, Pelindo, ramai dimuka senyap dibelakang, gaduh di depan tetapi kemudian pada akhirnya tidak ada kejelasan," katanya menambahkan.

Terlebih, dalam kasus suap Komisioner KPU itu terdapat nama-nama tokoh besar. Salah satunya adalah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto.

Sehingga, kata dia, KPK harus bertanggungjawab terhadap segala unsur yang diduga terlibat kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI.

"Jadi, ini adalah pertaruhan besar bagi KPK karena sudah melangkah, kalau sampai tidak berhasil menemukan fakta sebenarnya, maka akan muncul ketidakpercayaan pada KPK itu," tegasnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; orang kepercayaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Saeful Bahari; mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina dan caleg PDIP Harun Masuki.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu (8/1) kemarin.

Hasil OTT itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang dolar Singapura senilai Rp 400 juta.

Kasus ini juga disebut melibatkan pengurus DPP PDIP yang kini masih dilakukan penyidikan lebih lanjut.

KPK pun juga telah melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Wahyu dan beberapa tempat lainnya. Namun, saat akan melakukan segel terhadap ruang di Kantor DPP PDIP, penyelidik dihalangi oleh petugas keamanan gedung.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

UPDATE

IPW Desak Transparansi Penegakan Hukum Kasus 1.048 Ton Udang Impor di Jatim

Minggu, 01 November 2026 | 01:50

Langkah Polisi Tangani Kasus Perusakan Warung Mi Babi Sukoharjo Diapresiasi Warga

Minggu, 01 November 2026 | 01:24

Polda Metro Siap Dikritik Buntut Penyelenggaraan Deklarasi Sumpah Pemuda 29 Oktober

Minggu, 01 November 2026 | 00:43

Ramai Logo Muncul di TIME100 Next Gala, Danantara Bantah Bayar Dana Sponsorship

Minggu, 01 November 2026 | 00:16

Pengurus Baru SAPMA PP DKI Jakarta Siap Berkolaborasi dengan Pemprov

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:47

Polisi Tangkap Pelaku Penembakan di Kampung Ambon, Ini Motifnya

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:17

Winda Marfita Pastikan Tak Terlibat Kasus Investasi PT MBS yang Dilaporkan Nur Istianti

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:57

Asrul Haruna Terpilih Sebagai Koorpresnas BEM PTMA Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:43

Rembuk Pemuda Himpun Aspirasi dari 29 Provinsi, Kukuhkan DPP Pertama

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:32

PPP Maluku Tolak Pemberhentian Agus Suparmanto-Taj Yasin

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21:44

Selengkapnya