Kasus Hukum Megaproyek Meikarta Diputuskan Awal Pekan Depan

Sidang praperadilan kasus mega proyek Meikarta kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

Dalam sidang tersebut, hakim tunggal Sujarwanto telah menerima kesimpulan dari pihak pemohon yakni mantan presdir Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan juga termohon Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya terima laporan kesimpulan dari pemohon dan termohon, dan kita lanjutkan sidang dengan agenda pembacaan Keputusan hari Selasa (14/1) mendatang," ujar Sujarwanto.

Sementara itu, kedua belah pihak bersikukuh pada dalil masing-masing terkait penetapan tersangka  Bartholomeus Toto.

Tim Kuasa Hukum Bartholomeus Toto, Abdul Basit optimis Hakim akan mengabulkan permohonan praperadilan kliennya.

"Kesimpulan kami  meminta kepada hakim menerima dan mengabulkan permohonan kami itu point pentingnya, karena  banyak kejanggalan yang dilakukan KPK dalam penetapan tersangka klien kami dan membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan KPK," katanya.

Lebih lanjut, Abdul Basit  menyebut KPK dalam menetapkan tersangka tidak menggunakan 2 alat bukti.

"Dalam norma penetapan tersangka ini kan minimal 2 alat bukti, sekarang ini sudah buktinya satu pengambilannya tidak legal lagi," jelasnya.

"Dalam menetapkan tersangka penyidik bisa menggunakan putusan pengadilan,' katanya menambahkan.

Pandanga Abdul Basit tegas dibantah Ahli kuasa hukum Pemohon Yusrizal. Menurut Yusrizal, KPK dalam menetapkan seseorang tidak bisa hanya berdasarkan putusan pengadilan

"Kami membantah keterangan ahli terkait dengan penetapan tersangka bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, seharusnya penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti," urainya.

"Keputusan pengadilan itu digunakan penyidik sebagai bahan dan penyidik harus memeriksa kembali orang-orang yang terkait dengan orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka," demikian Yusrizal.