Berita

Sri Mulyani/RMOL

Hukum

Bandingkan Kasus Jiwasraya Dan Century, Rizal Ramli Ingatkan Jokowi Ilmu Lama Yang Dipakai Sri Mulyani

JUMAT, 10 JANUARI 2020 | 16:58 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Presiden Joko Widodo diingatkan untuk berhati-hati dengan “ilmu lama” yang digunakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam menghadapi skandal gagal bayar Jiwasraya yang merugikan negara Rp 13 triliun.

“Ilmu lama” itu sudah digunakan Sri Mulyani dalam skandal Bank Century tahun 2008 lalu. Sri Mulyani yang ketika itu adalah Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucurkan bailout sebesar Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.

Hal ini disampaikan ekonom senior Rizal Ramli mengingatkan Presiden Jokowi agar berhati-hati menghadapi manuver Sri Mulyani dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya.


Sri Mulyani diberitakan hendak bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membahas risiko sistemik kasus Jiwasraya.

“Ampun deh, pakai cara lama nakut-nakutin bakal resiko sistemik,” ujar Rizal Ramli.

“Buntutnya bail-out pakai uang negara!” tulis Rizal di akun Twitter miliknya dengan me-mentionakun Twitter Presiden Jokowi, @jokowi.

Rizal khawatir Sri Mulyani akan menggunakan cara lama ini untuk “menyelamatkan” Jiwasraya dan akhirnya akan merugikan negara.

“Payah banget sih. Ilmu kok ndak nambah-nambah? Banyak cara lain tahu. Wong waktu skandal Century, “sistemik” abal-abal kok,” demikian Rizal Ramli.

Pada tahun 2009 DPR RI membentuk Pansus untuk mengusut Century-gate dan akhirnya menyimpulkan bahwa Bank Century sudah bermasalah sejak proses akuisisi dan merger yang sarat dengan penipuan oleh pengurus Bank.

Dari kesimpulan pertama ini, Pansus Centurygate merekomendasikan kepada institusi aparat penegak hukum untuk mengusut berbagai pelanggaran hukum di Bank Century.

Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan dan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mengizinkan bailout serta mantan Gubernur BI Boediono adalah dua sosok yang dinilai paling bertanggung jawab dalam kasus itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya