Berita

Prosesi penandatanganan Pernyataan Bersama Awasi Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak antara Polri dan Kemendagri/RMOL

Presisi

Awasi Distribusi BBM, Kapolri Bentuk Satgas Kuda Laut

KAMIS, 09 JANUARI 2020 | 11:47 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) cukup serius dalam mengawal pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Hal ini  ditunjukan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuda Laut.

Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Idham Azis saat penandatanganan Pernyataan Bersama Awasi Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersama Kemendagri di Kantor Kementerian ESDM, Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (9/1).

"Saya membawa banyak pejabat utama Polri dalam acara ini. Juga membentuk Satgas Kuda Laut yang langsung dipimpin Kabareskrim, beranggotakan Wakabaharkam dan Kakorbrimob. Sebagai bentuk keseriusan Polri mengawal pendistribusian BBM agar tepat sasaran," tegas Idham.


Nantinya, sambung Idham, pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM lebih ditekankan pada aspek preemtif dan preventif. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Polri berkomitmen memberikan pengawalan dan pengawasan yang maksimal terhadap pelaksanaan kesepakatan ini. Saya tugaskan Kapolda dan Kapolres untuk benar-benar awasi pendistribusian BBM. Satgas Kuda Laut yang dibentuk di tingkat pusat juga harus optimal mengawal seluruh BBM dapat terdistribusi dengan baik," tekan Idham.

Pernyataan Bersama ini akan lebih difokuskan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT), jenis minyak solar, dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis premium di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat volume.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, salah satu faktor terjalinnya kerja sama ini dilatarbelakangi oleh penyaluran JBT minyak solar pada 2019 yang melebihi batas kouta. Sehingga Kementerian ESDM perlu mengambil langkah taktis dan strategis dengan penguatan dan efektivitas pengawasan distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan begitu, setidaknya Indonesia mampu menekan impor BBM. Sehingga defisit neraca perdagangan migas dapat diperbaiki,” ujar Arifin.

Guna mengoptimalkan peningkatan pengawasan, Arifin berharap BPH Migas terus membangun kemitraan yang strategis dengan Kemendagri, Polri, Forkopimda, dan seluruh stakeholder terkait demi menindaklanjuti Pernyataan Bersama ini.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya