Berita

Irvan Herman bersama Zulkifli Hasan/Net

Politik

Soal Rumah Dinas Ketua MPR, Wasekjen PAN: Bambang Soesatyo Yang Tidak Mau Pindah

KAMIS, 09 JANUARI 2020 | 10:13 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Orang PAN angkat bicara soal rumah dinas Ketua MPR yang masih ditempati Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Zulkifli saat ini menjabat Wakil Ketua MPR, pada periode lalu dia menjabat Ketua MPR yang saat ini diduduki Bambang Soesatyo.

Wakil Wasekjen DPP PAN Irvan Herman mengatakan, alasan Zulkifli tidak pindah dari rumah dinasnya karena Bambang Soesatyo termasuk Ketua DPR Puan Maharani masih ingin menempati rumah dinas lamanya.

"Ketua DPR RI yang sekarang tak mau pindah dari Rumah Dinas Menko PMK. Begitu juga dengan Ketua MPR RI yang sekarang, Mas Bamsoet yang tidak mau pindah dari Rumah Dinas Ketua DPR, secara otomatis Pak Zulkifli Hasan juga tak mau pindah. Jika semua pindah juga akan membutuhkan proses yang cukup lama dan ada penambahan biaya renovasi," ujar Irvan, Kamis (9/1).


Zulkifli masih menggunakan ruangan kerja dan rumah dinas Ketua MPR. Dia juga masih menempati rumah dinas Ketua MPR di Widya Chandra IV nomor 16, Jakarta Selatan.

Melanjutkan keterangannya, Irvan justru menuding kasus Rumah Dinas dan Ruang Kerja Ketua MPR sengaja diputarbalikkan untuk dijadikan framing negatif yang sekaan-akan menjadi hal yang benar.

"Fitnah itu keji lho. Padahal itu upaya negatif dan destruktif untuk menghajar Pak Zul menjelang Kongres PAN. Membuat citra negatif kepada Pak Zul. Tapi alhamdulillah, Pak Zul tetap diberi rasa kesabaran oleh Allah," tukasnya.

Irvan menambahkan, Bambang Soesatyo pernah menyampaikan dan menjelaskan dengan nada bercanda, bahwa ruangan Ketua MPR yang lama, desainnya jadul alias ketinggalan zaman. Karena itu politisi Golkar itu lebih memilih ruangan peninggalan Oesman Sapta yang sudah direnovasi dengan desain yang lebih modern.

Pengamat politik Ujang Komarudin sebelumnya meminta Zulkifli memberi teladan yang baik bagi masyarakat luas. Menurutnya, langkah Zulkifli yang masih menempati rumah dinas itu menunjukkan tidak adanya itikad baik. Padahal semestinya, sebagai pejabat publik, dia memberikan contoh yang baik.

Ujang yang juga pengamat politik ini menilai bahwa seharusnya, jika seorang menempati jabatan baru, maka semua fasilitas di jabatan lama harus dikembalikan kepada negara. Jika tidak, secara etika itu melanggar kepatutan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya