LaNyalla Cium Indikasi Kartel Timah Di Babel

Adanya indikasi persaingan bisnis tidak sehat di sektor pertambangan timah sampai ke telinga Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti

“Yang pertama persoalan penataan dan zonasi, dan yang kedua persoalan persaingan bisnis yang tidak sehat. Hal ini akan kami teliti. Apakah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha dan Kartel. Sebab, sumber daya alam di daerah seharusnya memberi manfaat kepada masyarakat di daerah tersebut,” jelas LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (8/1).

Saat ini, pihaknya mengaku concern terhadap hal-hal yang dianggap merugikan daerah. Karena selain sebagai fungsi pengawasan agar program pemerintah pusat berjalan di lapangan, DPD juga wakil rakyat.

“Nah kalau Presiden sudah menyatakan hentikan praktik-praktik yang tidak sehat, tapi faktanya di lapangan masih terjadi, harus kita bongkar. Saya akan laporkan langsung ke Presiden,” ungkapnya dalam kunjungan kerja di Bangka Belitung.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini juga mengaku empati dan prihatin terhadap peristiwa Sijuk yang menimpa Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, dimana saat menertibkan penambang liar di wilayah hutan lindung justru mendapat perlawanan dan serangan dari penambang.

“Seharusnya perkara ini tidak boleh berujung damai. Harus diusut. Karena peristiwa tersebut bukan delik aduan tetapi pidana murni. Bahkan telah terjadi pelanggaran tiga UU sekaligus. Yakni UU Lingkungan Hidup, UU Minerba dan UU Kehutanan. Termasuk KUHP Pidana,” paparnya.

LaNyalla hadir bersama empat Senator dari daerah pemilihan Bangka Belitung, Hudarni Rani, Ustadz Zuhri M. Syazali, Darmansyah Husein dan Alexander Franciscus, serta wakil ketua Komite II yang juga Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin.

Dalam pertemuan itu, mereka juga mempersoalkan operasi Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT Timah yang banyak diprotes masyarakat. Baik nelayan maupun masyarakat pariwisata.

“Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Ketua tadi, bahwa ini momentum untuk menata zonasi. Mana zonasi pariwisata dan mana yang bukan. Sehingga semua bisa dikembangkan tanpa berbenturan,” tambah Senator Ustaz Zuhri M. Syazali.